Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah: Ini Bukti Ilmiah Uji-karbon 40.000 Tahun Silam

 

Cornelis sebagai anggota Badan Anggaran DPR-RI dan Sri Mulyani, Menkeu RI. Ist.

Dalam rapat koordinasi anggaran bersama pemerintah, anggota DPR RI Dapil I Kalimantan Barat, Cornelis bersama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tampil cukup vokal. 

PDIP menyoroti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditetapkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2026. 

Target itu dinilai ambisius, terlebih ketika dunia masih diliputi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi global.

Di sela rapat, Cornelis sempat berbincang ringan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia bertanya lugas, “Pertumbuhan ekonomi 8 persen, apa mungkin tercapai dengan kondisi geopolitik global seperti sekarang ini?” 

Pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi, melainkan refleksi atas kegelisahan banyak kalangan.

Menurut Cornelis, angka pertumbuhan tinggi tidak boleh hanya dijadikan jargon politik atau prestasi makroekonomi belaka. Lebih penting adalah memastikan manfaat nyata dari setiap rupiah belanja negara, agar kehidupan rakyat betul-betul berubah menjadi lebih baik, lebih mudah dalam segala urusan, sejahtera, dan bermartabat.

Sikap Tegas Fraksi PDIP

Sikap Cornelis selaras dengan pandangan resmi Fraksi PDIP DPR RI, yang pada 19 Agustus 2026 menyampaikan pendapat terhadap RAPBN 2026. Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua Fraksi Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Dolfie O.F.P., ditegaskan bahwa:

“Sejak kelahirannya, APBN merupakan instrumen politik anggaran yang berakar pada amanat konstitusi 1945. Karena itu, RAPBN 2026 harus dijalankan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan semata angka pertumbuhan.”

Fraksi PDIP menekankan bahwa orientasi RAPBN 2026 tidak cukup berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan. Pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap UMKM harus menjadi prioritas utama agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan rakyat kecil.

Bagi PDIP, APBN adalah instrumen politik anggaran yang memiliki dimensi historis dan ideologis. Karena itu, kebijakan fiskal tidak boleh terjebak pada logika pasar semata, tetapi harus berpihak pada rakyat kecil, memperkuat kemandirian bangsa, dan menegakkan martabat negara.

Rakyat sebagai Ukuran

Cornelis menambahkan, penting bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi dari daerah. Ia mencontohkan Kalimantan Barat, yang masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar, akses pendidikan, serta layanan kesehatan. “Bagaimana mungkin bicara pertumbuhan 8 persen jika rakyat di pelosok masih kesulitan mengakses jalan, listrik, atau sekolah layak?” ujarnya.

Ia mendorong agar APBN 2026 benar-benar memberikan keberpihakan pada sektor produktif dan pelayanan dasar. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan daya saing UMKM, hingga dukungan terhadap ketahanan pangan disebut sebagai agenda prioritas yang tak bisa ditunda.

Fraksi PDIP pun menegaskan, APBN harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar memenuhi ambisi angka. Ukuran keberhasilan bukan hanya laporan pertumbuhan ekonomi di meja statistik, melainkan perubahan nyata yang dirasakan keluarga-keluarga di kampung, desa, dan kota.

Cornelis menutup pandangannya dengan nada optimistis. “APBN adalah jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Tugas kita memastikan jalan itu tidak berliku dan berbiaya mahal, tetapi lurus, mudah, dan bermartabat.”

Penulis: Rangkaya Bada