Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah: Ini Bukti Ilmiah Uji-karbon 40.000 Tahun Silam

Kalimantan Merdeka seruan dan tuntutan anak muda yang kian menggema. Dok. FB https://www.facebook.com/amboi.

“Kalimantan Merdeka!” seruan sekaligus tuntutan yang disampaikan tokoh pemuda asal Kalimantan Barat, Noven Honarius, tidak muncul tiba-tiba tanpa konteks dan sebab.

Seruan tersebut lahir dari akumulasi persoalan lama yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab: ketimpangan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, serta posisi masyarakat adat dalam arsitektur kebijakan nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kalimantan menjadi salah satu wilayah strategis pembangunan nasional. 

Dari ekspansi industri ekstraktif hingga penetapan kawasan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan menempati posisi penting dalam agenda ekonomi-politik negara. 

Namun, di balik narasi pembangunan dan pertumbuhan, muncul kegelisahan yang terus berulang dari masyarakat lokal.

Sumber Daya Alam dan Paradoks Kesejahteraan

Kalimantan selama puluhan tahun dikenal sebagai lumbung sumber daya alam, mulai dari hasil hutan, pertambangan, hingga energi. Meski demikian, kesejahteraan masyarakat lokal tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya kontribusi wilayah ini terhadap perekonomian nasional.

Kritik yang disampaikan Noven menyoroti paradoks tersebut. Operasi penindakan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), misalnya, dipandang bukan semata persoalan hukum, melainkan juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pertambangan rakyat. 

Dalam konteks itu, penegakan hukum kerap dipersepsikan lebih menonjol dibandingkan upaya penyediaan alternatif penghidupan yang berkelanjutan.

Isu serupa juga muncul pada persoalan distribusi bahan bakar minyak dan gas, yang di sejumlah wilayah Kalimantan masih menghadapi keterbatasan akses dan harga yang tidak stabil. 

Bagi masyarakat lokal, kondisi tersebut memperkuat kesan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan dasar warga di daerah penghasil sumber daya.

Masyarakat Adat dan Ruang Hidup

Bagi masyarakat adat Dayak, persoalan pembangunan tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga ruang hidup dan pengakuan identitas. Ekspansi industri dan regulasi yang mengatur pemanfaatan lahan sering kali menempatkan masyarakat adat pada posisi rentan.

Dalam kritiknya, Noven menilai regulasi kerap dipersepsikan sebagai instrumen yang lebih melindungi kepentingan modal dibandingkan hak masyarakat adat.

Persepsi inilah yang kemudian memunculkan narasi tentang “penjajahan gaya baru”, sebuah istilah yang mencerminkan ketegangan antara pembangunan nasional dan pengalaman lokal masyarakat adat.

Representasi Politik dan Jarak Kekuasaan

Selain soal ekonomi dan sumber daya alam, isu representasi politik turut menjadi sorotan. Tidak seorang pun wakil dari kalangan masyarakat Dayak dalam Kabinet Prabowo–Gibran 2024 dipandang sebagian kalangan sebagai simbol jarak antara pusat kekuasaan dan daerah.

IKN dibangun di tanah Dayak, tetapi tanpa Dayak. Pembangunan berjalan, masyarakat adat ditinggalkan, dan keberadaan Dayak seolah dihapus dari sejarah yang sedang ditulis negara.

Dalam politik nasional, representasi memang tidak selalu dimaknai secara etnis atau kedaerahan. Namun, bagi masyarakat di wilayah dengan sejarah marginalisasi panjang, kehadiran tokoh lokal dalam struktur kekuasaan memiliki makna simbolik yang kuat: pengakuan, keterwakilan, dan akses terhadap pengambilan keputusan.

Antara Kritik dan Tantangan Kebijakan

Pemerintah sendiri berulang kali menegaskan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, perlindungan masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penertiban pertambangan ilegal, misalnya, diposisikan sebagai langkah menjaga lingkungan dan kepastian hukum, sembari membuka ruang legalisasi pertambangan rakyat melalui skema tertentu.

Namun, kritik seperti yang disampaikan Noven menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara kebijakan di tingkat pusat dan pengalaman masyarakat di lapangan. 

Pada titik inilah tantangan kebijakan muncul: bagaimana menghadirkan negara yang tidak hanya kuat dalam regulasi dan penindakan, tetapi juga hadir sebagai pelindung dan pemberdaya.

Seruan “Merdeka untuk Kalimantan”dapat dibaca bukan sebagai tuntutan separatis, melainkan sebagai alarm politik. Ia menandai kegelisahan daerah yang meminta didengar, diakui, dan dilibatkan secara lebih substantif dalam arah pembangunan nasional.

Bagi negara, suara-suara semacam ini menjadi ujian penting bagi konsistensi janji keadilan sosial di tengah ambisi pembangunan besar-besaran.

Pewarta: Apen Panlelugen