Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah: Ini Bukti Ilmiah Uji-karbon 40.000 Tahun Silam

Trickle down effect perusahaan di Kalimantan kurang. Ist.

Oleh Rangkaya Bada

Dalam teori ekonomi pembangunan, trickle-down effect (TDE) dipahami sebagai proses di mana pertumbuhan ekonomi di tingkat atas akan mengalir ke bawah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. 

Ketika perusahaan besar tumbuh, investasi meningkat, dan keuntungan berlipat, masyarakat di sekitar lokasi usaha diasumsikan akan ikut merasakan dampaknya melalui lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan tumbuhnya ekonomi lokal.

Trickle-Down Effect sebagai Perangkap 

Kalimantan kerap ditempatkan sebagai contoh ideal bagi teori ini. Pulau terbesar ketiga dunia ini ini kaya sumber daya alam. 

Nyatanya, teori trickle-down effect ini memang terdengar manis di telinga. Ia kerap dijadikan pemanis dalam pidato pembangunan, laporan investasi, dan narasi pertumbuhan ekonomi. Seolah cukup dengan menghadirkan perusahaan besar, maka kesejahteraan akan mengalir dengan sendirinya ke masyarakat di bawah. Namun realitas di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda.

Faktanya, pertumbuhan dan kemakmuran sering kali berhenti di atas. Ia berputar di lingkaran pemilik modal, manajemen puncak, dan jaringan bisnis global. Keuntungan membesar, aset bertambah, tetapi denyut ekonomi di tingkat desa tetap lemah. Masyarakat sekitar hanya menerima sisa, bahkan kerap menanggung dampak sosial dan ekologis dari proses produksi itu sendiri.

Apa yang disebut sebagai “rembesan” tidak pernah benar-benar sampai. Yang turun ke bawah bukanlah kesejahteraan, melainkan ketidakpastian. Lapangan kerja bersifat sementara, upah stagnan, dan ruang hidup makin menyempit. Dalam kondisi seperti ini, trickle-down effect lebih tepat dibaca sebagai mitos ekonomi yang nyaman diulang, tetapi rapuh ketika diuji oleh kenyataan sosial.

Tambang batubara, perkebunan kelapa sawit, dan berbagai industri ekstraktif beroperasi dalam skala besar. Angka investasi tinggi. Produksi meningkat. Ekspor mengalir ke pasar global.

Namun, di balik angka-angka tersebut, muncul pertanyaan mendasar. Mengapa masyarakat setempat justru sering merasa tertinggal. Mengapa desa-desa di sekitar konsesi tetap berkutat dengan persoalan kemiskinan, keterbatasan akses ekonomi, dan minimnya peluang usaha. Di titik inilah muncul kesadaran bahwa trickle-down effect tidak berjalan sebagaimana dijanjikan. Pertumbuhan ada, tetapi tidak turun. Pertumbuhan dan kemakmuran hanya berhenti di atas.

Pertumbuhan yang berhenti di atas

Secara konseptual, trickle-down effect bertumpu pada keyakinan bahwa pasar akan mengatur distribusi manfaat secara alami. Ketika perusahaan untung, mereka memperluas usaha. Saat usaha berkembang, tenaga kerja diserap. Ketika tenaga kerja bekerja dan memperoleh upah, daya beli meningkat. Dari sini, ekonomi lokal tumbuh.

Dalam kerangka ini, peran negara dan kebijakan dianggap minimal. Cukup menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selebihnya, mekanisme pasar akan bekerja.

Masalahnya, teori ini terlalu optimistis terhadap watak pasar. Di Kalimantan, struktur ekonomi yang berkembang justru menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak otomatis berarti pemerataan. Banyak perusahaan beroperasi dengan orientasi ekstraksi. Sumber daya diambil, diproses, lalu hasilnya mengalir keluar daerah.

Masyarakat lokal sering hanya menjadi pelengkap. Mereka hadir sebagai buruh kasar, penjaga kebun, atau tenaga kontrak tanpa jaminan jangka panjang. Harapan bahwa kehadiran perusahaan akan membangun ekonomi desa secara berkelanjutan sering tidak terwujud.

Dengan kata lain, trickle-down effect di Kalimantan lebih sering menjadi asumsi slogan kebijakan daripada realitas sosial.

Mengapa Trickle-Down Effect Tidak Bekerja di Kalimantan

Ada beberapa faktor struktural yang menjelaskan mengapa trickle-down effect perusahaan di Kalimantan minim dirasakan masyarakat setempat.

Pertama, karakter industri yang dominan. Tambang dan perkebunan besar bersifat padat modal. Keuntungan perusahaan meningkat pesat, tetapi kebutuhan tenaga kerja relatif terbatas. Bahkan banyak posisi strategis diisi oleh tenaga dari luar daerah. Masyarakat lokal hanya mengisi lapisan terbawah dalam struktur kerja.

Kedua, rantai nilai yang tertutup. Produksi batubara dan sawit terhubung langsung dengan pasar nasional dan global. Usaha kecil lokal jarang terlibat dalam rantai pasok. Warung, petani kecil, dan pengrajin tidak otomatis menjadi bagian dari ekosistem ekonomi perusahaan. Akibatnya, efek pengganda ekonomi di tingkat desa sangat lemah.

Ketiga, lemahnya mekanisme distribusi manfaat. Trickle-down effect memerlukan kebijakan yang memastikan sebagian nilai tambah kembali ke masyarakat. Tanpa regulasi dan pengawasan yang kuat, perusahaan cenderung memaksimalkan keuntungan internal, bukan membangun ekonomi sekitar.

Keempat, ketimpangan relasi kuasa. Masyarakat adat dan lokal sering berada dalam posisi tawar yang lemah. Ketika akses informasi terbatas dan posisi hukum tidak setara, sulit bagi mereka menuntut agar pertumbuhan perusahaan benar-benar memberi manfaat nyata.

Dalam kondisi seperti ini, tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi justru memperlebar jarak antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Di banyak wilayah Kalimantan, pola yang muncul hampir seragam. Perusahaan telah beroperasi belasan bahkan puluhan tahun. Produksi terus berjalan. Keuntungan terus dicatat. Namun desa-desa sekitar tetap menghadapi persoalan yang sama dari waktu ke waktu.

Dalam perkebunan kelapa sawit, misalnya, masyarakat sering dilibatkan sebagai buruh atau petani plasma dengan posisi tawar rendah. Ketika harga sawit tinggi, keuntungan terbesar dinikmati korporasi. Ketika harga turun, risiko justru dibebankan kepada petani kecil. Yang mengalir ke bawah bukan kesejahteraan, melainkan kerentanan.

Di sektor pertambangan, dampaknya lebih kompleks. Aktivitas tambang mengubah lanskap ekologis. Sungai, hutan, dan lahan pertanian terdampak. Namun alternatif ekonomi pascatambang sering tidak disiapkan secara serius. Setelah sumber daya menurun, masyarakat ditinggalkan tanpa fondasi ekonomi baru.

Memang ada perusahaan yang menjalankan program sosial dan pemberdayaan. Namun banyak di antaranya bersifat proyek jangka pendek. Pelatihan tanpa kelanjutan. Bantuan tanpa integrasi dengan ekonomi lokal. Program seperti ini tidak cukup kuat untuk mengubah struktur ketimpangan.

Dari Trickle-Down menuju Keadilan Ekonomi Lokal

Pengalaman Kalimantan memberi pelajaran penting. Trickle-down effect bukan hukum alam. Ia tidak akan terjadi dengan sendirinya. Tanpa keberpihakan dan desain kebijakan yang adil, pertumbuhan akan selalu cenderung terkonsentrasi di atas.

Karena itu, paradigma pembangunan perlu diubah. Bukan lagi mengandalkan asumsi bahwa pertumbuhan besar akan otomatis menyejahterakan semua. Yang dibutuhkan adalah ekonomi yang secara sadar dirancang agar berpihak pada masyarakat lokal.

Perusahaan perlu didorong untuk melibatkan masyarakat dalam rantai nilai. Bukan hanya sebagai buruh, tetapi sebagai mitra ekonomi. Usaha lokal harus diberi ruang. Transfer keterampilan dan teknologi harus menjadi bagian dari operasi bisnis. Keberlanjutan pasca-eksploitasi harus dipikirkan sejak awal.

Negara dan pemerintah daerah juga tidak boleh absen. Mereka harus hadir sebagai pengatur yang memastikan keadilan distribusi manfaat. Tanpa peran ini, trickle-down effect akan terus menjadi mitos yang hidup di dokumen perencanaan, tetapi mati di kehidupan sehari-hari masyarakat.

Minimnya trickle-down effect perusahaan di Kalimantan bukan sekadar kegagalan ekonomi. Ia adalah kegagalan cara berpikir tentang pembangunan. Pertumbuhan yang tidak menyentuh masyarakat sekitar adalah pertumbuhan yang kehilangan makna sosialnya.

Kalimantan tidak kekurangan sumber daya. Hal yang masih kurang adalah keberanian untuk memastikan bahwa kekayaan itu benar-benar mengalir ke bawah. Ke desa-desa. Ke ladang-ladang. Ke masa depan masyarakat setempat. 

Tanpa benar-benar uang perusahaan yang tak berseri itu jatuh ke bawah maka pembangunan hanya akan menjadi deret angka, bukan kisah tentang manusia.