Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah: Ini Bukti Ilmiah Uji-karbon 40.000 Tahun Silam

Cornelis tekankan laporan kinerja jujur di PLN Jabar. Istimewa.

DR. (H.C.) Cornelis menegaskan pentingnya budaya pelaporan kinerja yang jujur dan berbasis fakta di lingkungan badan usaha milik negara saat melakukan kunjungan kerja ke PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, di Bandung, Jumat (20/2/2026). 

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan agar laporan progres kerja tidak disusun sekadar untuk menyenangkan atasan atau bersifat “asal bapak senang” (ABS), melainkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Dalam pertemuan bersama jajaran manajemen PLN UID Jawa Barat, Cornelis menekankan bahwa fungsi pengawasan legislatif bukan sekadar formalitas. 

Menurut pria tegas yang kerap disapa "Pak Uda'", pengawasan DPR bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya dalam sektor ketenagalistrikan.

Ingatkan Soal Laporan Riil

Mengawali arahannya, Cornelis terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat menyambut bulan suci Ramadhan kepada jajaran yang hadir. “Selamat menyambut bulan suci Ramadhan, selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya,” ujarnya.

Namun, setelah itu ia langsung masuk pada pokok persoalan. Legislator senior tersebut mengingatkan bahwa tantangan sektor kelistrikan tidak ringan. Target elektrifikasi nasional, pemerataan akses listrik, hingga peningkatan kualitas layanan menjadi agenda strategis yang harus diwujudkan secara terukur.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat dan pengambil keputusan di lingkungan PLN tidak hanya mengandalkan laporan administratif. Cornelis menilai, praktik pelaporan yang terlalu menonjolkan sisi positif tanpa mengungkap kendala di lapangan justru dapat menghambat penyelesaian masalah.

“Jangan sampai laporannya bagus-bagus saja, tetapi di lapangan tidak beres,” katanya.

Menurut dia, laporan yang jujur, termasuk yang memuat hambatan dan kekurangan, justru menjadi dasar penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Dengan demikian, pengambilan keputusan di tingkat pusat dapat lebih tepat sasaran.

Soroti Dukungan Anggaran dan Target 2029

Cornelis juga menegaskan bahwa DPR RI telah memberikan dukungan maksimal dari sisi penganggaran, termasuk melalui subsidi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dukungan tersebut, kata dia, harus diimbangi dengan pelaksanaan program yang sungguh-sungguh di lapangan.

“DPR RI telah memberikan subsidi kepada Kementerian ESDM, jangan sampai ini tidak jalan atau tidak dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menilai, tidak ada alasan bagi pelaksana teknis untuk gagal mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Apalagi, sektor kelistrikan merupakan salah satu program prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, serta kesejahteraan masyarakat.

Cornelis mengingatkan bahwa target-target strategis, termasuk yang direncanakan rampung pada 2029, harus menjadi perhatian serius. Ia bahkan mengingatkan konsekuensi jabatan apabila program tidak dijalankan sesuai mandat.

Menurut dia, para pejabat yang memegang tanggung jawab strategis harus benar-benar memahami bahwa amanah tersebut bukan sekadar posisi administratif, melainkan bagian dari upaya besar negara dalam menjamin keadilan energi bagi seluruh rakyat.

Minta Pimpinan Turun ke Lapangan

Dalam kesempatan itu, Cornelis juga mendorong para pimpinan di sektor ketenagalistrikan untuk lebih sering turun langsung ke lapangan. Ia menilai, keterlibatan langsung akan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi jaringan, distribusi, hingga pelayanan kepada pelanggan.

Dengan turun ke lapangan, lanjut dia, para pengambil kebijakan dapat melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk di wilayah terpencil atau dengan tingkat elektrifikasi yang masih perlu ditingkatkan.

“Saya sarankan kepada Bapak/Ibu yang memegang jabatan penting ini untuk betul-betul melaksanakan program presiden, karena masalah listrik ini merupakan program utama,” katanya.

Ia menekankan, program strategis nasional di sektor kelistrikan tidak boleh berhenti pada tataran dokumen dan presentasi. Implementasi konkret di lapangan menjadi tolok ukur keberhasilan sesungguhnya.

Menurut Cornelis, keberhasilan program kelistrikan bukan hanya tentang angka-angka dalam laporan, tetapi tentang dampaknya bagi masyarakat; mulai dari kemudahan akses listrik, peningkatan produktivitas usaha kecil, hingga kualitas hidup yang lebih baik.

“Ini program strategis nasional. Tolong sungguh-sungguh, sehingga program presiden ini bisa terwujud,” ujarnya.

Melalui penegasan tersebut, Cornelis berharap budaya kerja yang mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dapat semakin menguat di lingkungan BUMN, khususnya di sektor kelistrikan, demi tercapainya target pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Pewarta: Rangkaya Bada