Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah: Ini Bukti Ilmiah Uji-karbon 40.000 Tahun Silam

Cornelis ingatkan bahaya ketergantungan pajak dalam APBN 2026. Dokpen.

JAKARTA - dayaktoday.com: Cornelis, anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, memberi catatan kritis atas Laporan APBN Februari 2026 yang dirilis Kementerian Keuangan.

Cornelis, salah seorang anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, memberi catatan kritis. Nada suaranya tidak berlebihan. Tetapi tegas. Ia melihat fondasi penerimaan negara sedang berada di tanah yang rapuh. Bukan hiperbola. Ini kenyataan.

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2026 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan perlu dibaca dengan jernih. Bukan sekadar angka-angka teknis dalam dokumen keuangan. Di balik data tersebut tersimpan pesan penting mengenai arah kesehatan fiskal negara.

Cornelis menilai ada dua persoalan mendasar yang kini membayangi ketahanan fiskal nasional. Pertama. Laju belanja negara yang bergerak sangat ekspansif. Kedua. Pendapatan negara yang belum sepenuhnya mandiri karena masih sangat bergantung pada pajak rakyat.

Belanja Negara Melonjak. Pendapatan Tertatih

Data resmi menunjukkan bahwa pendapatan negara memang mengalami pertumbuhan. Hingga Februari 2026 tercatat mencapai Rp358,0 triliun. Angka ini naik sekitar 12,8 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

Namun pertumbuhan ini terlihat kecil ketika dibandingkan dengan laju belanja negara. Dalam dua bulan pertama tahun anggaran ini saja. Belanja negara telah mencapai Rp493,8 triliun. Melonjak hingga sekitar 41,9 persen.

Ketimpangan ini menjadi perhatian serius. Pendapatan memang bertambah. Tetapi belanja berlari jauh lebih cepat. Situasi ini menurut Cornelis harus dibaca dengan kewaspadaan fiskal yang tinggi.

Jika tren ini terus berlanjut. tekanan terhadap APBN bisa semakin besar sepanjang tahun berjalan.

Defisit Membengkak. Utang Kembali Jadi Penopang

Ketika belanja jauh melampaui pendapatan. defisit menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Dalam dua bulan pertama 2026. defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Setara sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Lonjakan ini sangat signifikan. Bahkan meningkat sekitar 342,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertanyaan berikutnya tentu mengenai cara pemerintah menutup defisit tersebut. Jawabannya kembali pada instrumen lama. Utang negara.

Sepanjang Januari hingga Februari 2026. pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp185,3 triliun.

Cornelis menilai angka ini patut dicermati dengan serius. Negara tidak boleh terlalu nyaman bertumpu pada utang jika struktur pendapatan belum kokoh.

Pajak Rakyat Menguat. PNBP Justru Melemah

Sumber penerimaan negara hingga kini masih didominasi oleh pajak.

Penerimaan pajak hingga Februari 2026 tercatat mencapai Rp245,1 triliun. Tumbuh sekitar 30,4 persen.

Namun di balik angka tersebut tersimpan ironi fiskal. Di tengah tekanan inflasi yang mencapai sekitar 4,76 persen. rakyat tetap menjadi penopang utama kas negara melalui pajak. Termasuk Pajak Pertambahan Nilai dari konsumsi sehari-hari.

Sebaliknya. Penerimaan Negara Bukan Pajak justru mengalami penurunan. Nilainya turun sekitar 11,4 persen menjadi Rp68,0 triliun.

Yang lebih memprihatinkan. penerimaan dari sektor sumber daya alam migas anjlok sekitar 36,3 persen. Bahkan dividen dari Kekayaan Negara Dipisahkan. yakni laba badan usaha milik negara. merosot hingga sekitar 99,5 persen.

Bagi Cornelis. kondisi ini mencerminkan paradoks. Negara begitu cepat menarik uang dari pajak rakyat. Namun belum optimal dalam mengelola aset strategis miliknya sendiri.

Menanti Peran Danantara dan Kemandirian Fiskal

Dalam konteks ini. perhatian publik tertuju pada lembaga investasi negara yang baru dibentuk. yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Danantara dirancang sebagai super-holding yang mengonsolidasikan berbagai aset strategis negara. Harapannya jelas. Mengelola kekayaan negara secara profesional. Menghasilkan keuntungan. Serta memperkuat penerimaan negara bukan pajak.

Secara konsep. lembaga ini diharapkan menjadi mesin investasi besar bagi negara. Aset diputar kembali melalui investasi. Keuntungan yang dihasilkan kemudian masuk ke kas negara.

Namun hingga saat ini. dampak strategisnya terhadap struktur penerimaan negara belum terlihat signifikan.

Akibatnya. pemerintah kembali menempatkan pajak sebagai instrumen utama penopang fiskal.

Cornelis mengingatkan. negara tidak boleh terus-menerus memanjakan diri dengan pajak sebagai sandaran utama pendapatan. Jika daya beli masyarakat melemah. fondasi fiskal juga akan ikut goyah.

APBN seharusnya menjadi peredam guncangan bagi rakyat. Bukan sebaliknya.

Dalam konteks itu, pemerintah perlu menunjukkan kepiawaian mengelola aset negara. Bukan hanya piawai menagih pajak. Tetapi juga mampu menciptakan nilai dari kekayaan nasional yang dimiliki. (X-5)