Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah: Ini Bukti Ilmiah Uji-karbon 40.000 Tahun Silam

 

Cornelis (tengah, jas biru) meninjau kesiapan energi di Jawa Timur menjelang Idulfitri. Ist.

Cornelis meminta agar pasokan BBM, LPG, dan listrik  tetap aman saat arus mudik memuncak.

SURABAYA – Menjelang masa mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah, anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur pada Rabu, 11 Maret 2026. 

Lawatan ini difokuskan pada pengawasan kesiapan sektor energi, khususnya ketersediaan bahan bakar minyak, LPG bersubsidi, serta keandalan sistem kelistrikan.

Cornelis datang bersama rombongan Komisi XII DPR, yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Mereka menggelar serangkaian pertemuan dengan pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, PT PLN (Persero), serta PT Pertamina Patra Niaga.

Menurut Cornelis, pengawasan tersebut tidak semata agenda rutin menjelang Lebaran. Pemerintah dan DPR, kata dia, ingin memastikan masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik tanpa khawatir terhadap ketersediaan energi.

“Momentum Idulfitri selalu diikuti lonjakan konsumsi energi. Kami ingin memastikan seluruh sistem berjalan baik, mulai dari pembangkit listrik hingga distribusi BBM dan LPG,” ujarnya usai pertemuan dengan manajemen PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur di Surabaya.

Jawa Timur, Simpul Energi Kawasan Timur Jawa

Provinsi Jawa Timur menempati posisi strategis dalam sistem energi nasional. Wilayah ini menjadi bagian penting dari jaringan interkoneksi listrik Jawa–Madura–Bali atau Jawa–Madura–Bali Interconnection yang menopang kebutuhan listrik bagi puluhan juta penduduk.

Dalam sistem tersebut, Jawa Timur bukan sekadar wilayah konsumsi, tetapi juga salah satu pusat pasokan. Berbagai pembangkit besar beroperasi di provinsi ini dan tersambung ke jaringan listrik nasional yang melayani Pulau Jawa hingga Bali.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta orang, tekanan terhadap sistem energi diperkirakan meningkat tajam selama masa mudik. Selain mobilitas warga lokal, jutaan pemudik dari berbagai kota besar diperkirakan masuk ke wilayah ini atau melintas menuju daerah lain.

Cornelis mengatakan situasi tersebut menuntut kesiapan maksimal dari operator kelistrikan. Ia meminta PLN memastikan seluruh pembangkit, gardu induk, hingga jaringan transmisi berada dalam kondisi prima.

“Jika terjadi gangguan pada titik penting di Jawa Timur saat beban puncak, dampaknya bisa meluas ke wilayah lain dalam sistem Jamali,” kata dia. Karena itu, menurut Cornelis, pengawasan teknis harus diperketat agar tidak terjadi pemadaman besar atau gangguan jaringan.

PLN, kata dia, perlu melakukan simulasi beban puncak serta menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi lonjakan konsumsi listrik selama masa libur panjang.

Distribusi BBM dan LPG Jadi Sorotan

Selain sektor kelistrikan, perhatian utama Komisi XII juga tertuju pada distribusi bahan bakar minyak dan gas. Jawa Timur diketahui menjadi salah satu pusat distribusi energi untuk kawasan timur Pulau Jawa hingga wilayah kepulauan lain.

Terminal bahan bakar di provinsi ini melayani pasokan ke wilayah Jawa Timur, Bali, serta sebagian Nusa Tenggara. Dalam praktiknya, jaringan distribusi tersebut juga menopang kebutuhan transportasi udara melalui pasokan avtur di sejumlah bandara besar.

Lonjakan mobilitas kendaraan selama mudik membuat permintaan BBM meningkat tajam dalam waktu singkat. Kondisi ini kerap memunculkan risiko antrean panjang atau kelangkaan lokal jika distribusi tidak berjalan lancar.

Karena itu Cornelis meminta PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan pengawasan di jalur distribusi. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan logistik dan penambahan stok di sejumlah titik strategis, termasuk di sepanjang jalur mudik utama.

“Lonjakan permintaan saat mudik biasanya jauh di atas konsumsi normal. Distribusi harus diatur dengan cermat agar tidak terjadi kekosongan pasokan di daerah tertentu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya koordinasi antara operator energi dan pemerintah daerah untuk memantau pergerakan konsumsi selama periode libur panjang.

Pengawasan Subsidi Energi

Sebagai anggota Badan Anggaran DPR, Cornelis turut menyoroti pengelolaan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Subsidi bahan bakar dan LPG, menurut dia, harus tetap dijaga agar tepat sasaran.

Ia mengingatkan bahwa konsumsi energi selama Lebaran sering kali meningkat drastis. Jika tidak diawasi dengan baik, situasi ini berpotensi membuka celah penyimpangan distribusi.

Cornelis meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Hal serupa juga berlaku untuk distribusi LPG ukuran 3 kilogram yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

“Kuota subsidi dalam APBN sudah ditetapkan. Pengawasannya harus ketat agar benar-benar dinikmati masyarakat kecil,” katanya.

Menurut dia, pemerintah harus memastikan bahwa peningkatan konsumsi selama periode mudik tidak mengakibatkan kebocoran subsidi.

Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi LPG bersubsidi sering menjadi sorotan karena munculnya praktik penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Pengawasan lapangan dan pelacakan distribusi, kata Cornelis, harus ditingkatkan untuk mencegah praktik semacam itu.

Menyusun Skenario Antisipasi Krisis Energi

Rangkaian kunjungan kerja ini ditutup dengan rapat koordinasi antara DPR, regulator energi, serta perusahaan pelat merah yang mengelola sektor listrik dan migas.

Pertemuan tersebut membahas berbagai skenario mitigasi untuk menghadapi kemungkinan gangguan energi selama masa mudik dan arus balik. Langkah antisipasi meliputi kesiapan cadangan pasokan, peningkatan patroli jaringan listrik, hingga penempatan stok bahan bakar di wilayah dengan mobilitas tinggi.

Para pemangku kepentingan juga membahas mekanisme komunikasi cepat jika terjadi gangguan distribusi energi di lapangan.

Cornelis menilai koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan energi selama periode Lebaran. Ia berharap seluruh elemen yang terlibat dalam sistem energi nasional dapat bekerja secara terpadu.

“Yang paling penting adalah masyarakat tidak terganggu saat menjalankan tradisi mudik. Listrik harus tetap menyala, bahan bakar tersedia, dan distribusi berjalan lancar,” katanya.

Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat setiap tahun, sektor energi dituntut semakin adaptif terhadap perubahan pola konsumsi. 

Pemerintah dan DPR berharap pengawasan sejak dini dapat mencegah gangguan pasokan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat selama perayaan Idulfitri.
Pewarta: Rangkaya Bada