Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah: Ini Bukti Ilmiah Uji-karbon 40.000 Tahun Silam

Dr. (H,C.) Cornelis, anggota DPR-RI Dapil I Kalimantan Barat berjuang dan bekerja untuk rakyat. Ist.

Oleh Rangkaya Bada

Cornelis menyoroti temuan BPK RI terkait ketahanan energi nasional, khususnya cadangan BBM dan LPG, serta mendorong sinergi pemerintah untuk memastikan stabilitas energi. 

Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Cornelis, menyampaikan catatan serius atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait ketahanan energi nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sorotan pada Laporan Audit BPK

Rapat paripurna tersebut tidak hanya mengesahkan sejumlah produk legislasi, tetapi juga menjadi momentum penguatan fungsi pengawasan DPR melalui penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Dari berbagai laporan yang disampaikan, Cornelis memberi perhatian khusus pada sektor ketahanan energi nasional.

Cadangan Energi Dinilai Belum Memadai

Berdasarkan temuan BPK, masih terdapat persoalan dalam pemenuhan cadangan energi, terutama untuk stok bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas 

Menurut Cornelis, penguatan cadangan energi merupakan hal mendesak karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi masyarakat.

“Laporan BPK ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola energi nasional. Penguatan cadangan BBM dan LPG penting sebagai pilar stabilitas ekonomi,” ujarnya.

Dorong Sinergi Legislatif dan Eksekutif

Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu menilai temuan BPK harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Ia menekankan pentingnya dialog yang lebih intensif dengan mitra kerja agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara optimal.

Cornelis mengingatkan bahwa ketahanan energi merupakan program strategis pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Karena itu, tindak lanjut atas temuan tersebut dinilai krusial dan mendesak.

Komitmen Tindak Lanjut dan Stabilitas Energi

Ke depan, Komisi XII DPR RI akan memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menindaklanjuti temuan tersebut secara konstruktif. Upaya ini diarahkan untuk memastikan distribusi dan ketersediaan energi tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat.

Kehadiran Cornelis dalam rapat paripurna itu menegaskan komitmennya dalam mengawal akuntabilitas anggaran negara dengan mengedepankan profesionalisme serta kepentingan nasional.