Kedaulatan Narasi Dayak di Era Kecerdasan Buatan
Catatan Redaksi:Masa depan Dayak ditentukan bukan oleh penolakan teknologi, melainkan oleh kemampuan merancangnya selaras dengan hukum adat, ekonomi komunal, dan visi Borneo 2045.Ist.
Mulai hari ini, Redaksi secara berturut-turut hingga dua minggu ke depan akan memuat judul, abstrak, dan kata kunci dari paper akademik yang dipresentasikan dalam Kongres dan Seminar Internasional I Literasi Dayak di Sekadau, Kalimantan Barat, 16 Mei 2026. Publikasi berseri ini dimaksudkan sebagai upaya memperluas akses pengetahuan, mendokumentasikan gagasan-gagasan kunci, serta menghadirkan diskursus akademik Dayak ke ruang publik yang lebih luas.
Tujuan utama pemuatan ini adalah memperkenalkan, menyebarluaskan, dan mengarsipkan kontribusi intelektual Dayak agar dapat diakses, dibaca, dan dikembangkan oleh masyarakat luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Alexander Mering:
KEDAULATAN NARASI DAYAK DI ERA KECERDASAN BUATAN
Strategi Monetisasi Karya, Preservasi Budaya, dan Arsitektur Betang Digital untuk Borneo
ABSTRAK
Selama berabad-abad, masyarakat adat Dayak di Borneo merawat ingatan kolektifnya lewat tradisi tutur. Tiga dekade terakhir, sebagian dari mereka mulai mengangkat pena. Dari sana, lahir gerakan literasi yang dikenal dengan semboyan “Dayak Menulis dari Dalam”. Namun belum lagi gerakan tersebut menemukan iramanya, datang gelombang baru. Kecerdasan Buatan generatif merombak tatanan produksi pengetahuan dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Cerita rakyat, motif tato, ramuan etnobotani, sampai doa para balian, semuanya berisiko diserap menjadi data pelatihan model bahasa raksasa tanpa pengakuan dan tanpa kompensasi bagi komunitas asalnya. Tulisan ini berargumen bahwa apa yang sedang berlangsung itu bukan sekadar pergeseran medium dari kertas ke layar. Yang sedang terjadi adalah babak baru dari apa yang oleh Couldry dan Mejias (2019) disebut sebagai kolonialisme data. Dengan memadukan autoetnografi analitik (Anderson, 2006) bersama sintesis literatur kritis dari kajian dekolonial AI serta gerakan kedaulatan data adat, penulis mengusulkan satu kerangka kerja orisinal yang disebut Arsitektur Betang Digital. Kerangka tersebut terdiri atas lima pilar yang dipinjam langsung dari struktur rumah panjang, yakni Tonggak (kedaulatan naratif), Lantai (kedaulatan data komunal), Tangga (algoritma adat dan literasi AI), Ruai (pasar kreator adat), serta Atap (perlindungan HKI komunal). Dari kerangka itu lahir tiga proposisi disruptif. Pertama, Banua-AI sebagai model bahasa berdaulat berbasis bahasa Dayak. Kedua, Lisensi Komunal Terverifikasi atau LKT sebagai protokol HKI berbasis hukum adat yang dapat diaudit. Ketiga, Credit Union 4.0 sebagai inkubator ekonomi kreator adat. Pesan utama tulisan ini sederhana. Masa depan masyarakat Dayak tidak akan ditentukan oleh kemampuannya menolak teknologi, melainkan oleh kemampuannya merancang ulang teknologi agar selaras dengan hukum adat, ekonomi komunal, dan visi peradaban Borneo 2045.
For centuries, Indigenous Dayak communities in Borneo have preserved their collective memory through oral traditions. Over the past three decades, some among them have begun to take up the pen. From this emerged a literacy movement known by the slogan “Dayak Writing from Within.” Yet just as this movement was beginning to find its rhythm, a new wave arrived. Generative Artificial Intelligence is reshaping the production of knowledge in ways previously unimaginable. Folktales, tattoo motifs, ethnobotanical remedies, and even the prayers of balian (traditional healers) are all at risk of being absorbed into the training data of massive language models, without recognition and without compensation for the originating communities.
This paper argues that what is unfolding is not merely a shift in medium from paper to screen. Rather, it marks a new phase of what Couldry and Mejias (2019) term “data colonialism.” By combining analytic autoethnography (Anderson, 2006) with a synthesis of critical literature from decolonial AI studies and Indigenous data sovereignty movements, the author proposes an original framework called the Digital Betang Architecture. This framework consists of five pillars drawn directly from the structure of the longhouse: Pillar (narrative sovereignty), Floor (communal data sovereignty), Stairway (customary algorithms and AI literacy), Ruai (Indigenous creator marketplace), and Roof (communal intellectual property protection).
From this framework emerge three disruptive propositions. First, Banua-AI as a sovereign language model rooted in Dayak languages. Second, the Verified Communal License (LKT) as an auditable intellectual property protocol grounded in customary law. Third, Credit Union 4.0 as an incubator for the Indigenous creator economy. The central message of this paper is straightforward: the future of Dayak communities will not be determined by their ability to reject technology, but by their ability to redesign it in alignment with customary law, communal economics, and the civilizational vision of Borneo 2045.
0 Comments