 |
| Dr. (H.C.) Cornelis Anggota Komisi XII DPR RI. Ist. |
Dr. (H.C.) Cornelis, anggota Komisi XII DPR RI, menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan dan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, ia meminta investasi berdampak bagi daerah dan menyerap tenaga kerja.
Menurut Cornelis, investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Pernyataan itu disampaikan Cornelis seusai mengikuti rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026. Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
“Saya mendukung penguatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Investasi tidak boleh hanya mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, dan pembangunan nasional. Yang utama, investasi harus mampu memajukan daerah dan membuka lapangan kerja,” kata Cornelis.
DPR Nilai BKPM Perlu Dukungan Anggaran untuk Capai Target Investasi
Gubernur Kalimantan Barat (2008-2018) menilai tantangan pemerintah dalam mencapai target investasi nasional cukup besar. Ia mengungkapkan, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Indonesia membutuhkan investasi lebih dari Rp13.000 triliun sepanjang periode 2025–2029.
Adapun target realisasi investasi pada 2026 ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun. Hingga triwulan I 2026, realisasi investasi tercatat mencapai Rp498,8 triliun.
Menurut Cornelis, target tersebut tidak mudah dicapai sehingga upaya pemerintah menjaga iklim investasi perlu mendapat dukungan, termasuk melalui penguatan anggaran dan pelaksanaan program-program strategis.
“Target ini tentu tidak mudah. Karena itu, langkah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjaga iklim investasi nasional patut didukung, termasuk melalui penguatan anggaran dan program strategis,” ujarnya.
Cornelis: Investasi Harus Dorong Pembangunan Daerah dan Serap Tenaga Kerja
Cornelis juga menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Rosan P. Roeslani lebih selektif dalam menarik investasi. Fokus pemerintah, kata dia, bukan hanya mengejar besarnya nilai investasi, melainkan juga kualitas investasi yang masuk ke Indonesia.
Ia mengatakan Indonesia masih menjadi tujuan yang menarik bagi investor. Namun, pemerintah perlu memastikan investasi tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional dan masyarakat.
“Kita tidak kekurangan investor yang ingin masuk ke Indonesia. Justru daya tarik investasi Indonesia sangat besar. Yang penting adalah memastikan investasi yang masuk merupakan investasi yang berkualitas,” kata Cornelis.
Target Investasi Rp13.000 Triliun, Pemerintah Diminta Jaga Kualitas Modal Masuk
Dalam pandangannya, investasi berkualitas harus mendorong hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat ekonomi daerah, serta menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengantisipasi investasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan maupun persoalan sosial.
“Kita tidak menginginkan investasi yang hanya datang untuk mengambil kekayaan alam, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah, bahkan meninggalkan kerusakan lingkungan. Model investasi seperti itu bukan yang kita harapkan,” ujarnya.
Cornelis mengatakan DPR mendukung kebijakan investasi yang tetap memperhatikan perlindungan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. Menurut dia, Indonesia terbuka terhadap investasi, tetapi harus memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
“Kita membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi, tetapi bukan untuk investasi yang mengambil kekayaan Indonesia tanpa meninggalkan manfaat. Kita menginginkan investasi yang tumbuh bersama masyarakat, memajukan daerah, menjaga lingkungan, dan memperkuat Indonesia,” tuturnya.
Tolak Investasi Eksploitatif, Komisi XII Soroti Hilirisasi dan Kelestarian Lingkungan
Terkait usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk Tahun Anggaran 2027, Cornelis menilai pengajuan tersebut masih rasional mengingat besarnya target investasi yang harus dicapai pemerintah.
“Dukungan anggaran yang memadai merupakan investasi negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memastikan investasi yang masuk benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah,” kata Cornelis. (X-5)
0 Comments