Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah: Ini Bukti Ilmiah Uji-karbon 40.000 Tahun Silam

 

Cornelis: Rakyat butuh pekerjaan, penghasilan layak, dan kebijakan menyejahterakan. Dok. dayaktoday

Dr. (H.C.) Cornelis, anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RI, menilai bantuan sosial tidak bisa menjadi solusi utama dalam pengentasan kemiskinan.

Pernyataan tersebut disampaikan Cornelis saat mengikuti rapat Panja Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Cornelis menekankan pentingnya investasi produktif sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi rakyat agar penurunan angka kemiskinan dapat dicapai secara berkelanjutan.Ia menekankan pentingnya investasi produktif sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi rakyat agar penurunan angka kemiskinan dapat dicapai secara berkelanjutan.

Menurut Cornelis, langkah yang lebih efektif adalah memperkuat investasi produktif yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Danantara Diminta Ambil Peran Nyata

Dalam kesempatan itu, Cornelis menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya upaya menekan angka kemiskinan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Danantara tidak semata-mata dinilai dari besarnya nilai investasi maupun keuntungan yang diperoleh. Lebih dari itu, lembaga tersebut harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, menggerakkan sektor-sektor produktif, memperkuat ekonomi masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.

Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar agar Danantara menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Jadi Kunci

Cornelis menjelaskan, target pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6 hingga 6,5 persen pada 2027 serta menghapus kemiskinan ekstrem hanya dapat diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

Ia menilai kelompok masyarakat miskin yang masih tersisa saat ini mayoritas berasal dari kalangan pekerja informal, warga pedesaan, lansia kurang mampu, serta masyarakat di daerah tertinggal. Karena itu, mereka membutuhkan penguatan aktivitas ekonomi dan peluang usaha yang lebih luas, bukan sekadar bantuan konsumtif jangka pendek.

Selain itu, Cornelis mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pencapaian angka statistik kemiskinan. Menurutnya, kebijakan yang lebih penting adalah mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan bertahan dan berkembang secara mandiri.

Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan perlindungan sosial tahun 2027 yang menekankan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), peningkatan akurasi penerima manfaat, serta perbaikan sistem penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Efektivitas Belanja Negara Harus Ditingkatkan

Cornelis menekankan bahwa keberhasilan APBN tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan oleh kualitas dan efektivitas penggunaannya. Ia menilai masih terdapat berbagai program yang tumpang tindih dan belum memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat.

Cornelis menegaskan, efisiensi anggaran perlu diarahkan pada program-program yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja formal, serta memperkuat sektor ekonomi agar menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Gubernur Kalbar (2008-2018) itu menambahkan bahwa kebutuhan utama masyarakat bukan sekadar banyaknya program yang menyerap anggaran.. "Tapi tersedianya pekerjaan yang layak, penghasilan yang memadai, serta kebijakan yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan." (X-5)