Dayak Tattoos: Motifs and Philosophy

 

 Cornelis berperan-aktif dalam Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 di DPR RI. Ist.

Cornelis berperan-aktif dalam pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 di Banggar DPR RI. Ia menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., yang juga ditugaskan sebagai Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, mengikuti pembahasan bersama pemerintah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Kepercayaan tersebut diberikan kepada politisi senior PDI Perjuangan itu karena rekam jejaknya yang panjang dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran. Pengalaman tersebut dibangun sejak menjabat sebagai Bupati Landak hingga memimpin Provinsi Kalimantan Barat selama dua periode sebagai gubernur.

Menelaah Efektivitas hingga Akuntabilitas APBN

Dalam rapat tersebut, DPR RI bersama pemerintah membahas berbagai substansi RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Pembahasan meliputi kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas belanja negara, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang selanjutnya disempurnakan oleh pemerintah.

Pembahasan ini menjadi bagian penting dari mekanisme konstitusional untuk memastikan seluruh pelaksanaan APBN dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Cornelis: APBN Harus Memberi Manfaat Nyata bagi Rakyat

Menurut Cornelis, pembahasan pertanggungjawaban APBN bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

 "Pertanggungjawaban APBN bukan hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi memastikan bahwa setiap anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Cornelis.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Memperkuat Tata Kelola dan Kepercayaan Publik

Gubernur Kalimantan Barat dua periode (2008-2018) itu juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPR RI dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan negara. Menurutnya, pengawasan yang kuat akan mendorong pengelolaan APBN yang semakin transparan, efisien, dan akuntabel.

 "Kita ingin pengelolaan APBN semakin transparan, efisien, dan akuntabel. Uang negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang nyata," tegasnya.

Melalui pembahasan tersebut, Banggar DPR RI diharapkan dapat menghasilkan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang tidak hanya memenuhi aspek hukum dan prinsip tata kelola keuangan negara. Pembahasan juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (SL/X-5)