Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah: Ini Bukti Ilmiah Uji-karbon 40.000 Tahun Silam

 

Cornelis soroti peran-aktif Koperasi dalam Kebijakan Biodiesel. Ist.

Jakarta – Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, , menegaskan pentingnya memperkuat peran koperasi petani dalam rantai industri sawit nasional.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Audiensi bersama Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan PLTP, Sawit Watch, serta perwakilan organisasi petani sawit dari berbagai daerah di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Dalam forum tersebut, para petani menyampaikan berbagai masukan mengenai implementasi kebijakan biodiesel yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang bagi koperasi petani untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan industri sawit.

Koperasi Dinilai Belum Mendapat Porsi Strategis

Salah satu isu utama yang disampaikan peserta audiensi adalah implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel. Regulasi tersebut dinilai masih belum mengakomodasi peran koperasi sebagai wadah ekonomi petani sawit dalam rantai pasok biodiesel nasional.

Para peserta berharap pemerintah membuka akses yang lebih luas agar koperasi tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dalam pengembangan industri berbasis sawit yang lebih berkeadilan.

Cornelis Dorong Petani Naik Kelas Lewat Hilirisasi

Menanggapi aspirasi tersebut, Cornelis menekankan bahwa masa depan industri sawit tidak cukup hanya mengandalkan produksi bahan baku. Menurutnya, petani harus didorong menjadi pelaku utama dalam industri hilir melalui penguatan kelembagaan koperasi.

Ia menjelaskan, petani perlu didata, dihimpun dalam koperasi yang kuat, kemudian didorong membangun fasilitas pengolahan sendiri agar nilai tambah komoditas sawit tidak hanya dinikmati pelaku industri besar.

"Petani didata dulu kemudian berhimpun dan buat koperasi agar dapat membangun pabrik sendiri. Ada syarat minimal 4.000 hektare, ini harus dipelajari mekanismenya," ujar Cornelis.

Gubernur Kalimantan Barat dua periode (2008-2018) itu menilai, koperasi yang sehat dan profesional akan meningkatkan posisi tawar petani sekaligus membuka peluang pemerataan manfaat ekonomi dari sektor perkebunan sawit.

Kebijakan Biosel Harus Seimbang dengan Kebutuhan Pangan

Selain menyoroti hilirisasi, Cornelis juga mengingatkan agar kebijakan peningkatan bauran biodiesel tetap mempertimbangkan kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan ketahanan pangan masyarakat.

"Menjadi biodiesel (B50) itu sudah terpaksa. Kita ini untuk minyak goreng saja tidak cukup, kadang harga tinggi langsung ada operasi pasar karena barang ditimbun," tegasnya.

Ia berharap penyempurnaan kebijakan sawit ke depan mampu mendorong hilirisasi yang menghasilkan produk bernilai tambah bagi masyarakat, sekaligus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama petani melalui koperasi sebagai aktor utama pembangunan ekonomi berbasis sawit. (X-5)