Dayak Tattoos: Motifs and Philosophy

 Baisuni Z.A, Bupati Sanggau, Kalbar, dua periode. Dokpen.

Kolonel Infanteri H. Baisuni Z.A. menempati satu posisi yang nyaris tak memiliki padanan dalam sejarah Kabupaten Sanggau. Ia adalah seorang tentara, berpangkat kolonel infanteri, berasal dari etnis Madura. Hebatnya dua kali ia dipercaya memimpin sebuah kabupaten yang mayoritas penduduknya adalah etnis Dayak. 

Dalam konteks Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, fakta ini bukan sekadar unik, melainkan sebuah catatan sejarah yang jarang sekali ditemukan pada waktu ini.

Baisuni menjabat sebagai Bupati Sanggau pada dua periode berturut-turut, 1988–1993 dan 1993–1998. Ia hadir pada sebuah zaman ketika kepala daerah kerap “didrop” dari pusat, terlebih bila latar belakangnya adalah tentara atau polisi. 

Pola semacam drop-dropan pemimpin daerah itu menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru. Sanggau pun mencatatkan salah satu jejak sejarah tersebut melalui sosok Baisuni.

Namun, yang membuat kepemimpinan Baisuni layak dibaca ulang bukan hanya karena ia berasal dari militer, melainkan karena konteks sosial yang dihadapinya jauh lebih kompleks daripada sekadar relasi pusat dan daerah.

Sabang Merah dan Makna Mengukir Sejarah

Ungkapan "Sabang Merah", singkatan dari "Sanggau bangga mengukir sejarah", dipopulerkan oleh Paolus Hadi, Bupati Sanggau dua periode pada 2014–2019 dan 2019–2024. Meski istilah ini lahir belakangan, semangat yang dikandungnya telah lama hidup dalam denyut sejarah Sanggau.

“Mengukir sejarah” tidak dimaknai sebagai glorifikasi masa lalu atau pemujaan terhadap tokoh tertentu. Ia adalah metafora tentang tindakan-tindakan kolektif yang bernilai baik dan naik, peristiwa yang menyentuh dimensi kemanusiaan, peradaban, serta kemuliaan hidup bersama. Sejarah yang diukir adalah sejarah yang memajukan, bukan yang melukai.

Dalam kerangka Sabang Merah, sejarah dipahami sebagai hasil kesepakatan moral antara masyarakat dan pemerintahnya. 

Ketika keduanya seia sekata melakukan hal-hal baik, di situlah harkat dan martabat daerah perlahan terangkat. Kepemimpinan Baisuni menjadi salah satu episode penting dalam pembacaan sejarah semacam ini.

Anomali dalam Pola Kekuasaan Orde Baru

Sejak Kabupaten Sanggau terbentuk pada 1951, dengan Raden S. Soedjono sebagai bupati pertama, pola kepemimpinan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat. 

Pada era Orde Baru, hampir semua bupati merupakan figur yang ditunjuk atau dijatuhkan dari Jakarta. Jika bukan tentara, maka ia berasal dari kepolisian atau birokrasi yang sangat dekat dengan kekuasaan pusat.

Dalam situasi itulah, kehadiran Baisuni sebagai bupati etnis Madura di kabupaten mayoritas Dayak menjadi sebuah anomali sejarah. Ia bukan hanya representasi kekuasaan negara, tetapi juga simbol perjumpaan lintas identitas yang sarat potensi ketegangan. 

Mengelola wilayah dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda dari dirinya jelas bukan perkara mudah.

Fakta bahwa Baisuni dapat memimpin selama dua periode menunjukkan adanya tingkat penerimaan sosial yang signifikan. Ini menandakan bahwa relasi antara pemimpin dan masyarakat tidak semata ditentukan oleh asal-usul etnis, melainkan oleh kemampuan menjaga stabilitas, keadilan, dan keteraturan sosial. 

Dalam konteks pluralitas Indonesia, peristiwa semacam ini layak dicatat sebagai capaian peradaban.

Catatan Sejarah yang Hidup dalam Ingatan Kolektif

Jika dilihat dari sudut pandang keunikan sejarah, kepemimpinan Baisuni Z.A. dapat disebut sebagai peristiwa nulli secundus, tiada duanya. 

Seorang bupati etnis Madura memimpin wilayah mayoritas Dayak, dalam sistem politik yang sangat terpusat, dan bertahan selama dua periode. Bisa saja catatan ini diajukan ke Museum Rekor Indonesia. Namun, tidak semua sejarah penting membutuhkan piagam pengakuan.

Ada sejarah yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Ia disimpan dalam narasi lokal, dalam refleksi para penulis, dan dalam kesadaran bahwa Sanggau pernah melewati satu fase penting dalam perjalanan sosial-politiknya. Jika lembaga resmi tidak mencatatnya, maka Sabang Merah yang melakukannya.

Sabang Merah menjadi penanda bahwa sejarah Sanggau tidak hanya dibangun oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh kedewasaan masyarakatnya dalam menerima perbedaan. 

Di sanalah makna terdalam “bangga mengukir sejarah” menemukan bentuknya. Bukan pada siapa yang memimpin, melainkan pada bagaimana kepemimpinan itu dijalani dan diterima.

Dalam konteks itulah, nama Baisuni Z.A. tetap relevan untuk dibaca ulang. Bukan sebagai nostalgia Orde Baru, melainkan sebagai pelajaran tentang kemungkinan hidup bersama yang bermartabat di tengah keberagaman.

Penulis: Rangkaya Bada