Dayak Tattoos: Motifs and Philosophy

 

Cornelis meminta pemerintah tidak menjadikan desil DTSEN sebagai satu-satunya dasar penentuan subsidi energi.Ist.

Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran DPR R meminta pemerintah tidak menjadikan pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan penerima subsidi energi.

Menurut Cornelis, pembenahan basis data tetap diperlukan agar subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram, dan listrik semakin tepat sasaran. Namun, penggunaan desil secara kaku berpotensi membuat masyarakat yang masih membutuhkan subsidi justru kehilangan haknya.

Baca Demo Peladang di Pontianak, Gubernur Norsan Janji Tak Cabut Perda tentang Ladang

“Kita semua ingin subsidi energi tepat sasaran. Tetapi jangan sampai tepat sasaran di dalam data, justru salah sasaran ketika diperiksa di lapangan. Data harus membantu negara mengenali rakyat, bukan menjadi satu-satunya alasan menentukan hak rakyat,” kata Cornelis.

Desil Bukan Ukuran Mutlak Kemampuan Ekonomi

Cornelis mengingatkan bahwa desil merupakan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan. Desil tidak secara otomatis menunjukkan tingkat kemiskinan, pendapatan, atau kekayaan sebuah keluarga.

Baca Lewi G. Paru Penjaga Paru-paru Krayan

Karena itu, ia menilai posisi desil tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan kemampuan rumah tangga dalam membeli energi tanpa subsidi.

DTSEN, kata Cornelis, sebaiknya berfungsi sebagai alat penyaringan awal yang kemudian diperkuat dengan sejumlah indikator lain. Di antaranya konsumsi energi, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, pendapatan, beban pengeluaran, fungsi kendaraan, serta verifikasi kondisi masyarakat di lapangan.

Pendekatan tersebut diperlukan untuk menghindari exclusion error, yakni ketika masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru dikeluarkan dari kelompok penerima subsidi.

Jangan Sampai Ada Cliff Effect

Cornelis juga mengingatkan pemerintah terhadap risiko cliff effect. Kondisi ini terjadi ketika dua keluarga dengan keadaan ekonomi yang hampir sama mendapat perlakuan berbeda hanya karena berada di sisi batas desil yang berbeda.

Baca Rumah Betang Saham 150 Tahun, Warisan Dayak yang Tetap Dihuni

Menurut dia, ketepatan administrasi tidak boleh mengalahkan kenyataan sosial masyarakat.

“Kalau orang mampu masih menikmati subsidi, tentu harus ditertibkan. Tetapi kalau masyarakat yang masih rentan kehilangan subsidi karena klasifikasi data yang tidak tepat, itu juga ketidakadilan. Dua-duanya harus kita cegah,” tegasnya.

Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi semakin penting karena subsidi energi menyangkut anggaran negara dalam jumlah besar sekaligus kebutuhan dasar masyarakat.

Hingga Semester I 2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp233 triliun. Pada periode yang sama, volume BBM bersubsidi meningkat 7,8 persen, LPG 3 kilogram naik 2 persen, dan jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen dibandingkan Semester I 2025.

Baca Mengapa Orang Dayak Harus Menulis Sejarah Tanahnya Sendiri?

Sementara dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp272,9 triliun untuk subsidi energi.

Kalimantan Tak Bisa Dibaca Hanya dari Data

Cornelis menilai besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan akurasi penargetan sejak awal. Pemerintah perlu memastikan perubahan kebijakan subsidi tidak justru membuat kelompok masyarakat rentan kehilangan akses terhadap energi.

“Kita sedang membicarakan subsidi energi ratusan triliun rupiah. Karena itu, persoalan data harus dibereskan dari sekarang. Jangan menunggu mekanismenya berubah, baru kita menemukan rakyat yang seharusnya berhak ternyata tidak menerima karena persoalan desil,” ujarnya.

Baca Ladang (Orang) Dayak di Kalimantan Sudah Sejak 10.000 Tahun Silam

Selain persoalan basis data, Cornelis meminta pemerintah mempertimbangkan karakter geografis dan sosial setiap daerah. Menurut dia, kondisi masyarakat di Indonesia tidak dapat diseragamkan karena kebutuhan dan pola ekonominya berbeda-beda.

Di Kalimantan, misalnya, kepemilikan kendaraan tidak selalu menunjukkan tingkat kemapanan ekonomi. Kendaraan bagi sebagian masyarakat justru menjadi sarana utama untuk bekerja, membawa hasil kebun, mengantar anak ke sekolah, maupun menjangkau fasilitas kesehatan.

Baca Agnotologi di Borneo: Penjajahan yang Terjadi di Dalam Pikiran

“Indonesia terlalu besar dan terlalu beragam untuk dibaca hanya dengan satu angka. Data nasional harus kuat, tetapi kebijakan juga harus mampu membaca kenyataan lokal,” kata Cornelis. (X-5)