Dayak Tattoos: Motifs and Philosophy

Rust en orde: teknologi kekuasaan. ist.

Rust en orde (ketenangan dan ketertiban) terdengar seperti sebuah cita-cita yang netral. Seolah-olah pemerintah hanya ingin memastikan masyarakat aman, pasar berjalan, dan kehidupan sehari-hari tidak terganggu.

Dalam praktik kolonial Hindia Belanda, rust en orde juga menjadi bahasa politik. Rust en orde menjadi alasan administratif untuk mengatur penduduk, membatasi gerak, mengawasi gagasan, dan mempertahankan susunan kekuasaan kolonial.

Karena itu, rust en orde lebih tepat dibaca sebagai teknologi kekuasaan. Ia bekerja bukan hanya melalui senjata dan penjara. Ia bekerja melalui kategori, izin, surat, polisi, sensor, pengadilan, pendidikan, dan birokrasi. Berikut dua belas taktik konkretnya.

1. Mendefinisikan Siapa yang “Berbahaya”

Taktik pertama selalu dimulai dari bahasa. Kekuasaan harus lebih dahulu menentukan siapa yang dianggap mengganggu. Dalam Hindia Belanda muncul kategori gevaarlijk (erbahaya). Orang atau kelompok yang masuk kategori ini kemudian dapat diperlakukan secara berbeda. Protes buruh dapat dibaca sebagai radikalisme. Gerakan politik dapat dicurigai sebagai subversi. Kritik dapat dipindahkan dari wilayah kebebasan berbicara ke wilayah keamanan.

Baca Cornelis Berdialog dengan DPRD Kabupaten se-Indonesia, Perkuat Aspirasi Daerah di Banggar DPR RI

Begitu seseorang diberi label “berbahaya”, tindakan terhadapnya menjadi lebih mudah dibenarkan. Pengawasan menjadi wajar. Pemanggilan menjadi wajar. Penangkapan menjadi wajar. Bahkan pembuangan dapat dijelaskan sebagai tindakan untuk menyelamatkan ketertiban. Taktiknya: bukan pertama-tama menghukum manusia, melainkan menciptakan kategori manusia yang layak diawasi dan dihukum.

2. Mengawasi Sebelum Terjadi Perlawanan

Kolonialisme tidak menunggu pemberontakan pecah. Pengawasan justru diarahkan untuk mendeteksi kemungkinan perlawanan sejak dini. Polisi dan aparat intelijen memperhatikan rapat, organisasi, surat-menyurat, tokoh masyarakat, guru, wartawan, dan aktivis politik. Dengan demikian, keamanan bekerja berdasarkan kecurigaan terhadap apa yang mungkin terjadi.

Baca Agnotologi di Borneo: Penjajahan yang Terjadi di Dalam Pikiran

Di sini kekuasaan memperoleh keuntungan besar. Seseorang tidak harus terbukti melakukan kejahatan untuk menjadi objek pengawasan. Cukup dianggap memiliki hubungan dengan kelompok yang dicurigai. Taktiknya: mengubah keamanan dari respons terhadap tindakan menjadi pengawasan terhadap kemungkinan.

3. Membatasi Ruang Berkumpul

Perkumpulan merupakan ancaman bagi kekuasaan yang ingin mengendalikan masyarakat secara terpisah-pisah. Orang yang sendirian lebih mudah diawasi daripada orang yang terorganisasi. Karena itu, rapat umum, perkumpulan politik, serikat buruh, dan organisasi massa dapat dikenai berbagai pembatasan administratif.

Izin menjadi instrumen penting. Negara tidak perlu selalu melarang secara terang-terangan. Cukup membuat prosedur yang panjang, rumit, dan penuh persyaratan. Taktiknya: menjadikan kebebasan berkumpul sebagai sesuatu yang harus terlebih dahulu memperoleh restu penguasa.

4. Menyensor Gagasan dan Pers

Surat kabar, buku, pamflet, dan pidato mempunyai kemampuan menyebarkan gagasan jauh melampaui batas sebuah kampung atau kota. Karena itu, pers menjadi salah satu wilayah yang diawasi. Kritik terhadap pemerintah dapat dianggap mengganggu ketertiban. Tulisan yang membangkitkan kesadaran politik dapat dicurigai sebagai hasutan.

Baca Kain Tenun Masyarakat Ensaid Panyae, Sintang

Sensor bekerja dengan cara yang khas. Ia tidak hanya menghapus kalimat. Ia juga menciptakan rasa takut pada penulis dan penerbit. Orang mulai menyensor dirinya sendiri. Taktiknya: membuat penguasa tidak perlu membungkam semua suara karena masyarakat belajar membungkam dirinya sendiri.

5. Menggunakan Hukum sebagai Alat Ketertiban

Hukum kolonial memberi kekuasaan tampilan yang sah. Penangkapan, pengadilan, hukuman, dan pembatasan dapat tampil bukan sebagai tindakan sewenang-wenang, melainkan sebagai pelaksanaan hukum. Di sinilah hukum dapat berfungsi ganda: melindungi ketertiban sekaligus mempertahankan struktur kolonial.

Kuncinya bukan semata-mata ada atau tidak adanya hukum. Persoalannya adalah siapa yang membuat hukum, siapa yang menafsirkannya, dan kepada siapa hukum itu paling keras diterapkan.Dengan demikian, hukum dapat menjadi wajah resmi dari kekuasaan.

6. Menggunakan Pembuangan sebagai Senjata

Pembuangan atau pengasingan merupakan cara untuk menyingkirkan seseorang dari lingkungan sosialnya tanpa selalu melalui proses politik yang panjang. Seorang tokoh dapat dipisahkan dari pengikutnya, keluarganya, organisasi, dan ruang pengaruhnya.

Taktik ini efektif karena sasaran tidak hanya kehilangan kebebasan bergerak. Ia juga kehilangan jaringan. Taktiknya: memutus seorang pemimpin dari masyarakatnya agar gagasan dan pengaruhnya kehilangan pusat gravitasi.

7. Memecah Masyarakat Berdasarkan Kategori

Kolonialisme mengenal penduduk melalui berbagai kategori sosial, hukum, dan administratif. Perbedaan asal-usul, status hukum, agama, kelas, dan kelompok etnis dapat dikelola secara berbeda. Masyarakat yang seharusnya dapat membangun solidaritas bersama justru dibaca sebagai kumpulan kelompok yang terpisah.

Politik seperti ini membuat kekuasaan lebih mudah bekerja. Taktiknya: jangan biarkan masyarakat melihat dirinya sebagai satu kesatuan politik; kelola mereka sebagai kelompok-kelompok yang berbeda.

8. Mengendalikan Mobilitas Penduduk

Surat jalan, izin bepergian, administrasi kependudukan, dan pengawasan wilayah menjadi instrumen untuk mengatur pergerakan manusia. Mobilitas bukan semata persoalan pribadi. Dalam negara kolonial, perpindahan seseorang dapat menjadi persoalan keamanan.

Baca Bendera Dayak : Jangan Salah Menilai!

Mengontrol siapa boleh pergi ke mana berarti mengontrol jaringan sosial dan ekonomi. Taktiknya: mengendalikan tubuh manusia dengan mengendalikan ruang yang boleh dimasukinya.

9. Mengamankan Infrastruktur dan Kepentingan Ekonomi

Jalan, pelabuhan, perkebunan, pertambangan, gudang, jalur perdagangan, dan pusat produksi memiliki nilai strategis bagi pemerintahan kolonial. Ketertiban tidak hanya berarti masyarakat tidak melakukan kekerasan. Ketertiban juga berarti arus barang, tenaga kerja, dan modal tidak terganggu.

Di titik ini tampak hubungan antara keamanan dan ekonomi. **Taktiknya: mendefinisikan gangguan terhadap kepentingan ekonomi kolonial sebagai gangguan terhadap ketertiban umum.

10. Mengendalikan Buruh

Buruh merupakan kekuatan kolektif. Ketika mereka berhenti bekerja secara bersama-sama, produksi dapat terganggu. Karena itu, pemogokan dan organisasi buruh dapat dipandang bukan hanya sebagai persoalan hubungan kerja, melainkan sebagai persoalan ketertiban.

Dengan demikian, tuntutan mengenai upah, jam kerja, dan kondisi kerja dapat bergeser menjadi persoalan keamanan. **Taktiknya: mengubah konflik ekonomi menjadi masalah politik agar respons aparat memperoleh legitimasi lebih besar.

11. Menjinakkan Elite Lokal

Kekuasaan kolonial tidak selalu memerintah dengan orang Eropa. Ia juga membutuhkan perantara lokal: pejabat, kepala daerah, bangsawan, pegawai, guru, dan tokoh masyarakat. Mereka dapat menjadi jembatan antara negara dan penduduk.

Melalui jabatan, gaji, status, pendidikan, dan penghargaan, sebagian elite dapat ditarik masuk ke dalam sistem. Taktiknya: jangan menghadapi seluruh masyarakat secara langsung; bangun lapisan perantara yang membantu kekuasaan bekerja dari dalam masyarakat itu sendiri.

12. Menjadikan “Ketertiban” sebagai Normalitas

Inilah taktik yang paling halus. Setelah bertahun-tahun pengawasan, sensor, izin, klasifikasi, dan hukuman berjalan, masyarakat dapat mulai menganggap semuanya sebagai sesuatu yang biasa. Ketertiban tidak lagi dipertanyakan. Ia menjadi keadaan normal.

Pada tahap ini, kekuasaan mencapai bentuk yang paling efisien. Tidak perlu selalu hadir dengan kekerasan. Masyarakat sudah mengetahui batas yang tidak boleh dilewati. Taktiknya: menjadikan kepatuhan sebagai kebiasaan dan membuat batas-batas kekuasaan terasa seperti bagian alamiah dari kehidupan.

Dari Slogan Menjadi Teknologi Kekuasaan

Dua belas taktik tersebut memperlihatkan bahwa rust en orde bukan sekadar semboyan pemerintahan kolonial. Ia merupakan sebuah arsitektur kekuasaan. Bahasa menciptakan kategori. Polisi mengawasi. Hukum memberikan legitimasi. Administrasi mengatur gerak. Sensor mengendalikan gagasan. Ekonomi menentukan apa yang disebut gangguan. Elite lokal menjadi perantara.

Karena itu, ketika membaca sejarah kolonial, kita perlu berhati-hati terhadap kata “ketertiban”. Pertanyaan pentingnya bukan hanya: ketertiban untuk siapa?

Pertanyaan yang lebih tajam adalah: ketertiban macam apa, dibangun dengan cara apa, dan siapa yang paling diuntungkan oleh ketertiban tersebut? Di sanalah rust en orde berhenti menjadi slogan. Ia terlihat sebagai praktik kekuasaan yang bekerja sampai ke dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis: Rangkaya Bada