Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah: Ini Bukti Ilmiah Uji-karbon 40.000 Tahun Silam

Cornelis minta kenaikan BBM tidak membebani masyarakat. Dok. dayakroday

Cornelis meminta pemerintah memastikan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi tidak semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. 

Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan daya beli rakyat.

Baca Cornelis, M.H. Fokus Bahas Anggaran sebagai Anggota Komisi XII dari Dapil Kalimantan Barat I

Menurut Cornelis, pemerintah memang memiliki tanggung jawab menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan harga minyak dunia. Namun, pertimbangan ekonomi makro tidak boleh mengabaikan dampak yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi bukan hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi. Efeknya dapat merambat ke biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu pemerintah harus benar-benar memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh,” kata Cornelis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu menegaskan bahwa kebijakan energi memiliki pengaruh yang luas terhadap berbagai sektor. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap keputusan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan tekanan ekonomi yang berlebihan.

Dampak Kenaikan BBM Dapat Menjalar ke Berbagai Sektor

Cornelis menilai dampak kenaikan harga BBM non-subsidi tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat pengguna kendaraan pribadi. Menurut dia, perubahan harga energi dapat memengaruhi biaya operasional di berbagai sektor ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat secara luas.

Baca Cornelis Dorong Pemberdayaan Desa dan Optimalisasi Lahan Produktif di Landak

Sektor transportasi menjadi salah satu bidang yang paling cepat merasakan dampak penyesuaian harga BBM. Ketika biaya transportasi meningkat, biaya distribusi barang juga berpotensi mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dapat mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok dan barang konsumsi lainnya.

Karena itu, Cornelis meminta pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan harga energi. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan yang mungkin muncul setelah kebijakan diterapkan.

Menurut dia, menjaga daya beli masyarakat harus menjadi salah satu prioritas utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional. Sebab, daya beli yang kuat akan mendukung aktivitas ekonomi sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan nasional.

Baca Bukit Cornelis di Ngabang: Identitas Dayak Kembali ke Ruang Publik

“Kebijakan energi harus dilihat secara komprehensif. Jangan hanya mempertimbangkan kebutuhan penyesuaian harga, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan sektor usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan biaya hidup. Dalam situasi tersebut, kebijakan yang berpotensi meningkatkan pengeluaran masyarakat harus dipertimbangkan secara cermat.

Transparansi Pemerintah Dinilai Penting

Selain meminta pemerintah memperhitungkan dampak ekonomi secara menyeluruh, Cornelis juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi.

Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui dasar dan pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Penjelasan yang terbuka akan membantu publik memahami alasan di balik kebijakan tersebut sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Cornelis mengatakan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami, masyarakat dapat mengetahui kondisi yang melatarbelakangi penyesuaian harga serta tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

“Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai dasar dan pertimbangan kebijakan yang diambil. Transparansi penting agar masyarakat memahami alasan dilakukan penyesuaian harga,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non-subsidi. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga barang dan jasa yang berlebihan di berbagai sektor.

Cornelis menilai pemerintah harus memantau perkembangan inflasi, biaya logistik, serta harga kebutuhan pokok secara berkala. Dengan pengawasan yang efektif, pemerintah dapat segera mengambil langkah apabila ditemukan gejala yang berpotensi menekan kondisi ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai kenaikan harga BBM memicu kenaikan biaya hidup yang lebih luas. Pemerintah harus hadir untuk memastikan stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” tegasnya.

KEM-PPKF 2027 Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Saat dimintai tanggapan mengenai keterkaitan penyesuaian harga BBM non-subsidi dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, Cornelis menegaskan bahwa arah pembangunan nasional harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai anggota Banggar DPR RI yang ikut membahas dokumen tersebut, Cornelis menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun arah kebijakan pembangunan dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.

Baca Cornelis Sounds the Alarm: Protect West Kalimantan’s Credit Union Movement

Menurut dia, tema tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya tercermin dalam indikator makroekonomi.

Cornelis menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Jangan sampai demi mengejar target-target dalam KEM-PPKF 2027, rakyat justru menanggung beban yang semakin berat. Tema ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’ harus dimaknai sebagai komitmen untuk menghadirkan pertumbuhan yang berpihak kepada rakyat dan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Cornelis juga mendorong pemerintah mencari alternatif sumber pendapatan negara yang lebih terukur dan berkelanjutan. Menurut dia, diversifikasi sumber penerimaan negara perlu dilakukan agar pembiayaan pembangunan tidak terus-menerus bertumpu pada kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat.

Kebijakan Energi Harus Menjaga Keseimbangan

Pada bagian akhir, Cornelis menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan energi, stabilitas ekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat dalam setiap kebijakan energi nasional.

Ia memahami bahwa pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan energi di tengah dinamika harga minyak dunia dan perkembangan ekonomi global. Namun, tantangan tersebut harus dihadapi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diambil.

Menurut dia, keberlanjutan pasokan energi memang penting untuk mendukung pembangunan nasional. Akan tetapi, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

“Kebijakan energi harus menjaga keberlanjutan pasokan, tetapi jangan sampai masyarakat yang menanggung beban secara berlebihan. Pertumbuhan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan pembangunan nasional harus kembali kepada rakyat sebagai penerima manfaat utama,” kata Cornelis.

Ia berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat sehingga manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. (X-5)