Panglima Jilah di Agrinas: Mewakili Kepentingan Siapa?
Panglima Jilah di Agrinas: Mewakili Kepentingan Siapa? Waktu akan mencatat untuk siapa. Ist.
JAKARTA – Penunjukan Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Agustinus Jilah alias Panglima Jilah sebagai Direktur Komunikasi di PT Agrinas Palma Nusantara memicu gelombang diskusi mendalam di kalangan internal masyarakat Dayak.
Dari sudut pandang sosiokultural Dayak. Posisi baru sang panglima adat menempatkannya di episentrum dilema konflik kepentingan yang sangat sensitif di tengah perjuangan panjang mempertahankan hak atas tanah ulayat leluhur mereka di Kalimantan Barat.
Baca 12 Taktik Konkret Rust en Orde Hindia Belanda
Maka pertanyaan judul narasi ini telak: Panglima Jilah di Agrinas: Mewakili Kepentingan Siapa?
Fakta, peristiwa, mata jutaan masyarakat akan mencatanya!
Tanah ulayat sebagai napas masyarakat Dayak
Bagi masyarakat adat Dayak, tanah, hutan, dan wilayah ulayat bukan sekadar komoditas ekonomi atau properti bernilai bisnis.
Narasi Dayak: Dari Outsider’s View ke Dayak-Led Storytelling
Bagi orang Dayak lahan adalah identitas budaya, ruang hidup (ruang ekologis), sekaligus warisan spiritual yang sakral.
Selama bertahun-tahun, masyarakat adat terus berada di garis depan dalam menghadapi eskalasi ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan sawit skala besar.
Banyak wilayah adat yang tumpang tindih dengan konsesi perusahaan, yang kerap berujung pada kriminalisasi peladang lokal dan maraknya konflik agraria yang berkepanjangan di bumi Kalimantan.
PT Agrinas Palma Nusantara kini mendapatkan mandat dari negara untuk mengelola aset perkebunan sawit sitaan milik eks Duta Palma Group di Kalimantan Barat. Bagi komunitas lokal dan tokoh pemuda Dayak, nama Duta Palma Group membawa memori kolektif yang berat terkait sengketa lahan, tata kelola agraria, serta riwayat penolakan masyarakat di daerah.
Ketika institusi korporasi yang bertugas mengelola lahan kontroversial tersebut merekrut pucuk pimpinan ormas adat terbesar, muncul pertanyaan kritis dari basis akar rumput masyarakat Dayak: Apakah langkah ini merupakan bentuk akomodasi suara adat, atau justru bagian dari strategi korporasi demi meredam gejolak penolakan lokal?
Ujian berat netralitas PJ
Penunjukan Panglima Jilah memicu polarisasi pandangan yang cukup tajam di kalangan pemuda dan tokoh Dayak:
Pihak yang Khawatir: Menilai posisi Direktur Komunikasi korporasi secara inheren menuntut Panglima Jilah untuk membela citra dan kebijakan perusahaan. Hal ini dikhawatirkan memicu benturan kepentingan (conflict of interest) yang nyata ketika perusahaan berhadapan langsung dengan tuntutan hak tanah ulayat warga lokal. Peran sebagai pelindung adat dianggap bisa bias oleh kepentingan manajemen korporasi.
Baca Dayak: Origins and First Use as Indigenous Identity of Borneo
Pihak yang Menaruh Harapan: Sebagian kecil berharap bahwa keberadaan tokoh sentral Dayak di dalam struktur manajemen dapat menjadi saluran diplomasi yang efektif untuk memastikan hak-hak kemitraan masyarakat lokal dihormati, serta mencegah terjadinya tindakan represif dan militeristik dalam penanganan sengketa lahan perkebunan.
Babak baru ini menempatkan institusi adat Dayak pada ujian integritas yang besar. Di satu sisi, ada tantangan untuk mempertahankan independensi gerakannya dalam membela hak peladang dan tanah ulayat. Sementara di sisi lain, salah satu pimpinan tertingginya TBBR kini berada di dalam sistem pembuat kebijakan korporasi yang mengelola lahan di tanah Borneo.
Jutaan mata. Juga media akan mencatatnya dengan saksama!
Tim Redaksi/dirangkum dari sumber:
• Trimurti ID.
• Dio-TV / Berita Seputar Kalimantan.
0 Comments