Warga Adat Krayan Hulu Demo Tuntut Perubahan: Perlu Jalan bukan Makan Siang Gratis
 |
| Sumber gambar: Krayan breaking news/temessore. |
DAYAK TODAY - NUNUKAN: Demo adalah unjuk rasa dari si pelakunya. Ada rasa, jiwa, hati yang hendak dinyatakan —suatu keinginan yang disampaikan secara terbuka untuk ditanggapi.
Demikianlah penduduk Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara secara serempak menyatakan apa yang menjadi keinginan terdalam mereka.
Dalam unjuk-rasa penduduk Krayan menyatakan bahwa, "Kami membutuhkan akses jalan daripada makan siang gratis."
Baca Jejak Sejarah dan Tradisi Krayan: Warisan Leluhur yang Wajib Dijaga dan Dipelihara
Aksi unjuk-rasa penduduk Krayan menunjukkan bahwa pembangunan yang dirancang di pusat (Jakarta) tidak selalu tepat untuk menjawab kebutuhan utama di daerah. Bhinneka Tunggal Ika masih jauh dari penerapannya.
Ketimpangan Pembangunan di Krayan Hulu
Krayan Hulu, 27 Februari 2025 menjadi momentum penting dan akan dicatat dalam lembaran sejarah Krayan.
Dalam momen bersejarah peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga adat Krayan Hulu turun ke jalan dalam sebuah demonstrasi besar di depan Kantor Pemerintahan Kecamatan Krayan Selatan.
Baca Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah
Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya pembangunan infrastruktur dan mahalnya harga kebutuhan pokok yang terus menghimpit kehidupan masyarakat, meskipun Indonesia telah delapan dekade menyandang predikat negara merdeka.
Salah satu orator aksi, Lewi G. Paru, dalam pidatonya menyuarakan keresahan masyarakat adat yang merasa belum sepenuhnya menikmati hasil kemerdekaan.
“NKRI sudah 80 tahun merdeka, tapi bagi kami kemerdekaan itu belum benar-benar nyata. Semua yang kami suarakan hari ini adalah fakta yang kami alami sehari-hari. Janji-janji pembangunan tidak kunjung terealisasi, sementara kebutuhan hidup semakin mencekik,” tegas Lewi.
Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Menurut warga, ketimpangan pembangunan begitu nyata dirasakan di wilayah Krayan Hulu yang masih minim akses jalan memadai, fasilitas kesehatan yang terbatas, serta harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi akibat keterisolasian daerah.
Tuntutan Warga: Jalan Aspal, Bukan Makan Gratis
Sementara itu, Kepala Adat Besar Krayan Hulu, Yasan Paren, menyampaikan tuntutan utama mereka kepada pemerintah pusat agar serius menangani masalah infrastruktur, khususnya pembangunan Jalan Lingkar Krayan yang dinilai sangat mendesak.
Baca Jejak Kerajan Dayak dan Pengakuan Kolonial pada Raja Hulu Aik, Awat Tjenggoeng Singa Djaja
“Kami tidak meminta makan gratis, kami butuh jalan aspal! Dengan infrastruktur yang baik, akses ke wilayah kami akan lebih mudah, harga kebutuhan pokok akan turun, dan perekonomian masyarakat bisa berkembang,” serunya dalam orasi yang disambut sorak dukungan demonstran.
Ancaman Sikap Drastis Jika Tuntutan Tak Dipenuhi
Tak hanya itu, aksi ini juga diwarnai peringatan keras yang disampaikan oleh Koordinator Lapangan (Korlap), Donaseptianto, S.Sos. Ia menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak segera diakomodasi, mereka akan mengambil tindakan lebih drastis sebagai bentuk protes pada perayaan Hari Kemerdekaan mendatang.
“Kami sudah 80 tahun menunggu janji-janji pembangunan yang tak kunjung datang. Jika hingga 17 Agustus 2025 tuntutan kami masih diabaikan, kami tidak segan mengibarkan bendera negara lain sebagai bentuk kekecewaan kami. Delapan kali presiden berganti, tapi kondisi kami tetap terpinggirkan. Harga kebutuhan pokok di Krayan Hulu luar biasa mahal karena buruknya akses transportasi. Sampai kapan kami harus bertahan dalam keadaan seperti ini?” ujar Donaseptianto dengan nada geram.
Aksi damai ini berlangsung tertib namun penuh semangat. Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka, mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi kehidupan di wilayah perbatasan. Masyarakat Krayan Hulu berharap aksi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
Baca Long Midang dan Misteri Era Megalitikum
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan warga. Namun, tekanan dari aksi ini diharapkan mampu menggugah kesadaran para pemangku kebijakan untuk mengambil langkah konkret demi kesejahteraan masyarakat adat di Krayan Hulu.
Perkembangan lebih lanjut mengenai aksi ini akan terus dipantau dan dilaporkan sebagai bagian dari rangkaian berita terkini dari Krayan Hulu.
(Reporter: [temessore])