Seminar di Lemhannas: Menuju Kemandirian Energi Nasional Berbasis Limbah dan Biomassa
![]() |
| Suasana Seminar di Lemhannas membahas kemandirian energi nasional (bawah) dan Petrus Gunarso (atas, kanan pembaca) yang menanggapi sekaligus memberi alternatif solusi praktis. Ist. |
Kemandirian energi nasional tengah menghadapi momentum penting. Pemanfaatan limbah dan biomassa secara optimal menjadi salah satu solusi terbaik. Mungkinkah?
Petrus Gunarso, salah satu narasunber dalam seminar di Lemhannas pada Kamis, 29 Oktober 2026 menyatakan, "Indonesia diuntungkan oleh sinar matahari yang bersinar penuh selama 12 bulan dalam setahun."
Keunggulan Indonesia yang belum dimanfaatkan optimal
Rimbawan yang dikenal sebagai seorang konservatoris menggarisbawahi bahwa keunggulan komparatif ini belum dimanfaatkan optimal.
"Membuat biomassa di tanah air mampu tumbuh sepanjang tahun, berbeda dengan negara Eropa yang hanya merasakan kehangatan matahari selama 4 bulan," cetus Petrus tanpa tedeng aling-aling.
"Sebagai gambaran nyata di pabrik kertas, tanaman di Eropa baru bisa ditebang setelah 25 tahun, sedangkan di Indonesia sudah bisa ditebang dalam waktu 5 tahun," pekerja dan peneliti aneka tanaman tropis itu membeberkan fakta.
Baca Lemhannas RI Jadikan Limbah Sawit Emas Hijau Penyelamat Devisa: Petrus Gunarso Beri Tanggapan Bauran Energi Indonesia
Ditegaskannya bahwa potensi masif ini menempatkan biomassa sebagai aset strategis nasional yang dapat memperkuat ketahanan energi, meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, dan mendukung kemandirian energi jangka panjang.
Namun, bauran Energi Baru Terbarukan atau EBT di Indonesia saat ini baru mencapai 13 persen dan tidak tumbuh, sedangkan energi fosil masih terus diimpor dalam jumlah besar. Situasi ini diperparah oleh pembakaran biomassa yang tidak terencana melalui kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian negara mencapai 130 triliun rupiah.
Narasumber yang memiliki latar belakang 32 tahun di bidang kehutanan dan kini bekerja di PT Transgas Indo Pertamina Gas mencatat telah menangani kebakaran hutan sejak 2004 pasca kebakaran sejuta hektare di Kalimantan Tengah, dengan total bekas kebakaran mencapai 3,2 juta hektare.
Indonesia sendiri telah berkomitmen di Paris Agreement untuk menurunkan emisi, tetapi realitasnya kebakaran terus terjadi dengan emisi tinggi sehingga dipertanyakan apa yang akan disampaikan Indonesia di pertemuan di Turki mengenai janji NDC.
Dakan konteks itu, fokus kemandirian energi diarahkan pada pemanfaatan limbah dan biomassa yang sudah tersedia, bukan pada penanaman tanaman energi baru seperti sorgum atau kasava. Narasumber juga menulis buku berjudul Seandainya Indonesia Tanpa Nuklir Sampai 2045, Apa yang Terjadi? bagi yang berminat.
Realitas Rencana Jutaan Hektare Lahan Tanaman Energi Baru
Rencana untuk membuka lahan penanaman komoditas energi baru mendapat kritik tajam dari narasumber. Pertanyaan kuncinya adalah dari mana asal feedstock, ditanam di mana, dan oleh siapa. Pertamina menyatakan membutuhkan 6 koma sekian juta hektare lahan, dan dipertanyakan siapa yang mau menanam seluas itu. Dua bulan lalu, narasumber juga bertemu dengan ketua Satgas Aren yang berencana menanam 2 juta hektare, tetapi tidak ada yang tahu lokasi tanamnya.
Rencana penanaman feedstock energi berskala jutaan hektare ini dinilai belum realistis karena lokasi dan pelaksana belum jelas.
Komoditas seperti sorgum sendiri sudah dipromosikan sejak lama dan dicoba ditanam berulang kali sampai hari ini, namun belum ada hasil skala besar. Kebutuhan tiba-tiba akan jutaan hektare dianggap tidak realistis. Kritik terhadap kesiapan feedstock ini menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu memulai dari penanaman skala besar. Dari sampah saja Indonesia sebenarnya sudah bisa memperoleh pasokan cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.
Risiko Konsentrasi Feedstock dan Hasil Pemetaan Sawit Nasional
Sektor kelapa sawit nasional memegang peranan penting dalam bauran komoditas nasional. Pak Iin telah memetakan sawit Indonesia dari tahun 1985 sampai 2025 atau selama 40 tahun, dengan angka resmi dipatok sekitar 16,8 juta hektare. Menariknya, hasil pemetaan dari narasumber sendiri menunjukkan angka yang lebih besar, yaitu sekitar 18 juta hektare. Meskipun demikian, angka sekitar 18 juta hektare tersebut belum boleh dirilis sebelum dilaporkan kepada Pak Iin.
Baca Jelang Hari Koperasi, Kardinal Ignasius Suharyo Terima Buku 100 Imajinasi Koperasi
Jika lahan sawit seluas itu dipaksa untuk memenuhi kebijakan B50 lalu berlanjut ke B100, timbul risiko besar bagi keamanan rantai pasok. Risiko konsentrasi feedstock yang terlalu bertumpu pada satu komoditas ini adalah kerentanan terhadap hama penyakit. Bila terjadi serangan hama penyakit, misalnya diintroduksi oleh teroris, seluruh rantai pasok dari ujung ke ujung bisa mati total.
Pengalaman WTO dan Diplomasi Internasional Terkait Deforestasi
Di panggung internasional, isu deforestasi sering kali dipandang sebagai hal yang mudah atau low hanging fruit.
"Tanpa melakukan deforestasi, Indonesia berpotensi memperoleh dana karbon internasional senilai 100 miliaran dolar. Namun, hingga hari ini belum ada dana yang masuk ke Indonesia dan hal tersebut masih sebatas iming-iming," Petrus Gunarso memaparkan.
Tantangan diplomasi yang berat juga terjadi dalam industri biodiesel di perdagangan internasional. Narasumber mendampingi langsung perundingan di WTO selama 3 tahun, termasuk harus menjalani masa karantina setiap kali pulang dari Jenewa pada masa COVID.
Baca Agnotologi di Borneo: Penjajahan yang Terjadi di Dalam Pikiran
Perundingan ini dilakukan karena negara maju menolak biodiesel Indonesia. Terdapat ironi di mana negara maju justru mengundang biodiesel Indonesia, namun ketika komoditas rapeseed dan soybean mereka kalah oleh sawit, Indonesia justru disuruh melakukan phase out padahal posisi Indonesia sudah menang di arah itu.
Optimalisasi Biometana POME dan Syngas Sampah di PT Transgas Indo
Lankah nyata untuk mengurangi emisi sekaligus memperkuat energi nasional berkaitan erat dengan Komitmen Global Methane Pledge yang telah ditandatangani Indonesia. Akibat komitmen ini, emisi metana harus diturunkan, meskipun saat itu Menteri Siti tidak mau menerima bahwa pledge metana ditandatangani. Potensi emisi terbesar berasal dari limbah cair pabrik sawit atau POME.
Dari sekitar 1.400 sampai 1.500 pabrik kelapa sawit atau PKS di Indonesia, baru sekitar 2 persen atau puluhan PKS yang membangun pengolahan untuk mengurangi emisi. Sebagian besar PKS masih hanya menggunakan retention pond sedemikian rupa, sehingga emisi metana besar tetapi tidak diukur dan tidak dilaporkan, seolah-olah tidak ada emisi. Limbah sawit berpotensi menjadi instrumen ketahanan energi sekaligus pengurangan emisi nasional karena limbah cair pabrik sawit di pond pertama memiliki emisi metana tinggi yang jika tidak ditangkap akan lepas ke udara sebagai zat yang lebih jahat daripada CO2.
Peluang inilah yang dijalankan sebagai praktik nyata di PT Transgas Indo. Metana dari lagun berplastik dapat ditangkap, dimurnikan, dan disuling lebih lanjut menjadi biometane dengan kandungan 98% metana yang setara natural gas sesuai SNI. PT Transgas Indo memiliki jaringan pipa gas sepanjang 500 kilometer dari Sumatera Selatan ke Singapura yang volumenya kini tinggal 60% karena sumur-sumur sudah tua. Perusahaan ditugasi mengolah biometana untuk diinjeksikan ke pipa tersebut.
Baca Ladang (Orang) Dayak di Kalimantan Sudah Sejak 10.000 Tahun Silam
Langkah ini bernilai ekonomi tinggi karena Singapura membeli gas dengan harga 25 dolar yang merupakan harga premium, sedangkan harga dalam negeri adalah 10 dolar. Di samping biometana dari POME, teknologi lain yang dibahas adalah syngas, di mana sebagaimana dikatakan Pak Said, sampah dapat diolah dengan cepat melalui jalur ini.
Mengembangkan pengolahan POME menjadi biometana untuk diinjeksikan ke jaringan pipa menjadi rencana langkah selanjutnya sebagai quick win kemandirian energi.
Pewarta dan penulis: Rangkaya Bada

0 Comments