Dayak dalam Pusaran "Political Decay" Bangsa Indonesia Hari Ini
 |
Indonesia saat ini menghadapi fenomena political decay atau pembusukan politik yang semakin parah. Ilustrasi: AI.
🌍 DAYAK TODAY | JAKARTA : Indonesia saat ini menghadapi fenomena political decay atau pembusukan politik yang semakin parah.
Politik uang (money politics) menjadi alat utama dalam pemilihan pemimpin, menyebabkan lahirnya elite politik yang lebih mementingkan kelompoknya sendiri daripada kepentingan rakyat. Bahkan, konstitusi yang seharusnya menjadi landasan hukum tertinggi sering kali dimanipulasi untuk kepentingan dinasti politik atau oligarki kekuasaan.
Pembusukan politik di Indonesia
Fenomena ini bertolak belakang dengan prinsip politik yang dianut oleh masyarakat Dayak, di mana sistem kepemimpinan berbasis musyawarah, keadilan sosial, serta keseimbangan antara manusia dan alam masih dijunjung tinggi.
Baca Dayak dalam Konfigurasi Filsafat Politik
Populasi Dayak di dunia saat ini diperkirakan tidak kurang dari 8 juta jiwa yang tersebar di tiga negara di Pulau Borneo, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Dengan jumlah yang signifikan ini, masyarakat Dayak memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam membangun politik yang lebih beretika dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Perbandingan dengan Politeia dan Trias Politica
Tabel berikut membandingkan prinsip politik Dayak dengan konsep Politeia dari filsafat Yunani dan Trias Politica dalam teori politik modern:
| Aspek | Filsafat Politik Dayak | Politeia (Plato-Aristoteles) | Trias Politica (Montesquieu) |
|---|---|---|---|
| Sumber Kedaulatan | Musyawarah adat, kolektivitas | Keseimbangan antara aristokrasi, demokrasi, dan monarki | Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif |
| Prinsip Dasar | Keadilan sosial, keseimbangan alam dan manusia | Pemerintahan terbaik adalah yang melayani kepentingan umum | Pencegahan tirani melalui distribusi kekuasaan |
| Pengambilan Keputusan | Konsensus dan mufakat oleh tetua adat dan warga | Aristoteles membagi pemerintahan menjadi monarki, aristokrasi, dan politeia sebagai sistem terbaik | Setiap cabang kekuasaan saling mengawasi agar tidak ada dominasi satu pihak |
| Keadilan | Keseimbangan sosial, berbasis adat dan moralitas komunitas | Keadilan berdasarkan keutamaan moral dan kepentingan bersama | Keadilan melalui sistem hukum yang independen |
| Kekuasaan | Berbagi kepemimpinan, berbasis hukum adat dan spiritualitas | Kekuasaan harus dipegang oleh mereka yang memiliki kebajikan | Kekuasaan harus dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan |
Tabel di atas menunjukkan bahwa filsafat politik Dayak memiliki kesamaan dengan konsep Politeia dalam hal keseimbangan dan kepemimpinan berbasis kebajikan. Namun, politik modern yang didominasi Trias Politica lebih menekankan pemisahan kekuasaan untuk menghindari tirani.
Krisis keteladanan pemimpin
Salah satu dampak dari political decay adalah krisis keteladanan di kalangan pemimpin. Banyak pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan rakyat.
Pemimpin yang seharusnya menjadi panutan justru tersandung kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan gaya hidup mewah.
Baca Pengelolaan Koperasi: Belajar Jujur dari Credit Union
Di sisi lain, dalam filsafat politik Dayak, pemimpin tidak hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial dan moralitas.
Kepemimpinan berbasis adat menekankan tanggung jawab kolektif dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Model kepemimpinan seperti inilah yang seharusnya diterapkan dalam politik nasional.
Mentalitas hedonis dan keserakahan
Gaya hidup hedonis dan materialisme menjadi salah satu akar masalah dalam politik Indonesia saat ini.
Banyak elite politik yang terjebak dalam keserakahan dan tamak, hanya mementingkan kepentingan pribadi serta memperkaya diri melalui jabatan yang diemban.
Politik bukan lagi dijalankan sebagai sarana pengabdian, tetapi sebagai alat eksploitasi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
Dalam perspektif politik Dayak, nilai-nilai spiritualitas dan keseimbangan dengan alam menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat.
Keserakahan dan kerakusan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum adat dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Dayak untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur dan tidak tergoda oleh kenikmatan duniawi yang bersifat sementara.
Dayak dan tantangan membangun politik bermoral
Dalam kondisi politik yang semakin membusuk, masyarakat Dayak memiliki peran penting dalam membangun politik yang bersih, jujur, dan bermoral.
Dengan populasi tidak kurang dari 8 juta jiwa yang tersebar di Borneo, masyarakat Dayak memiliki kekuatan besar untuk turut serta dalam memperbaiki tatanan politik Indonesia.
Meski menghadapi tantangan besar dalam arena politik nasional, prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan keseimbangan yang diwariskan oleh leluhur harus tetap dijaga.
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai adat dan moral, Dayak harus menunjukkan bahwa politik yang bersih dan berbasis etika masih mungkin dijalankan.
Kesadaran ini akan menjadi modal besar bagi Dayak dalam menciptakan sistem politik yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
-- Rangkaya Bada