Leo Kumbang Tegaskan Sikap Inklusif di Tengah Demonstrasi di Landak
 |
| Leo Kumbang : Stop program Transmigrasi sebab berdampak buruk bagi masyarakat lokal. Ist. |
🌍 DAYAK TODAY | LANDAK: Leo Kumbang, tokoh masyarakat Landak, Kalimantan Barat, menyampaikan pernyataan yang menegaskan sikap inklusif kelompoknya di tengah demonstrasi yang berlangsung di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (19/7/2025).
Baca Moratorium Transmigrasi: Teras Narang Dorong Evaluasi Total demi Keadilan Sosial di Kalimantan
Dalam pidatonya yang disiarkan melalui akun X "Landak Pusat Informasi - LPI News", Leo menyatakan,
"Kami tidak anti suku, juga tidak anti agama silakan saudara-saudari kami dari pulau lain datang ke tanah kami. Tetapi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung."
Pernyataan ini disampaikan di depan ratusan warga yang mengenakan atribut seragam dan membawa spanduk bertuliskan simbol budaya lokal, menandakan solidaritas kelompok dalam aksi tersebut.
Aksi demo menolak Program Transmigrasi
Demonstrasi ini merespons isu sosial yang kian memanas, dengan masyarakat lokal menuntut keadilan dan perlakuan yang setara bagi warganegara. Salah satu pendemo berteriak lantang, "Stop Program Transmigrasi sebab menimbulkan masalah baru dan ketidakadilan sosial." Tuntutan ini mencerminkan keresahan warga terhadap kebijakan transmigrasi yang dianggap mengganggu keseimbangan sosial dan ekonomi lokal.
Para pendemo juga menyerukan bahwa tidak ada tanah di Borneo yang dapat dikategorikan sebagai "tanah kosong," menegaskan perbedaan konsep pemanfaatan lahan antara Jawa dan Kalimantan. Menurut mereka, tanah di Kalimantan memiliki nilai historis dan budaya yang tidak dapat disamakan dengan pemahaman di pulau lain.
Baca Dayak Bukan Berasal dari Yunnan tapi dari Gua Niah: Ini Bukti Ilmiah Uji-karbon 40.000 Tahun Silam
Ketegangan lokal yang meningkat belakangan ini menjadi latar belakang utama aksi tersebut. Banyak warga merasa kebijakan transmigrasi telah memicu perselisihan antar-kelompok dan ketimpangan akses terhadap sumber daya.
Leo Kumbang, dalam pidatonya, tampak berupaya meredakan potensi konflik dengan menekankan sikap terbuka terhadap pendatang, sekaligus mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi lokal. Beberapa tokoh adat turut hadir, memperkuat narasi bahwa tanah adat harus dilindungi dari klaim eksternal yang tidak sesuai dengan nilai budaya masyarakat Dayak.
Baca Aliansi Ormas Landak Tolak Transmigrasi, Desak Pelibatan Masyarakat Adat dalam RPJMN 2025–2029
Polisi setempat telah mengerahkan personel untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Hingga pukul 15:48 WIB, situasi dilaporkan kondusif, meski ada pengawasan ketat di sekitar lokasi. Spanduk dan atribut yang digunakan pendemo menampilkan simbol-simbol tradisional, menunjukkan bahwa aksi ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga identitas budaya. Pemkab Landak belum memberikan komentar resmi terkait peristiwa ini, namun sejumlah warga berharap pemerintah segera mengadakan dialog untuk menanggapi tuntutan tersebut.
Program Transmigrasi berdampak buruk bagi masyarakat lokal
Aksi ini menyoroti masalah yang lebih luas terkait kebijakan nasional dan dampaknya di daerah. Program transmigrasi, yang bertujuan menyeimbangkan populasi dan pembangunan, kini menuai kritik karena dianggap mengabaikan hak masyarakat adat.
Pendemo menilai kebijakan tersebut justru menciptakan ketimpangan sosial dan ancaman terhadap kedaulatan tanah adat. Mereka meminta pemerintah pusat meninjau ulang implementasi program tersebut dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
Di sisi lain, kehadiran Leo Kumbang sebagai figur sentral menunjukkan upaya memediasi antara aspirasi masyarakat dan pemerintah. Pidatonya yang menekankan inklusivitas diharapkan menjadi jembatan untuk dialog konstruktif. Namun, tanpa respons nyata dari otoritas, aksi serupa diperkirakan akan berlanjut. Hingga kini, belum ada jadwal resmi untuk pertemuan antara pemerintah dan perwakilan demonstran, menambah ketidakpastian di tengah situasi yang masih sensitif.
Warga sekitar berharap konflik ini dapat diselesaikan melalui pendekatan damai dan inklusif. Mereka menyoroti pentingnya pengakuan terhadap hak adat dan perlindungan lingkungan di Kalimantan, yang selama ini menjadi korban eksploitasi.
Demonstrasi ini menjadi cerminan keresahan yang lebih luas di berbagai daerah, di mana kebijakan nasional sering kali dianggap tidak selaras dengan realitas lokal.
Pemangku kepentingan dan pemutus kebijakan diminta segera bertindak untuk mencegah eskalasi yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.
- X/5, Tim dayaktoday.com