Dayak Tattoos: Motifs and Philosophy

Berbohong dengan STATSTIK telah diingatkan Benjamin Disraeli bahaya tersebut sejak lama sekali. Jumlah populasi Dayak di Pontianak pernah menjadi korban kebohongannya. Akibatnya, pelaku dikenakan sanksi dengan hukuman adat. Ist.

Statistik berbohong. Fakta kasat mata ini sebenarnya bukan hal baru bagi kita semua. Benjamin Disraeli telah mengingatkan bahaya tersebut sejak lama sekali. 

Negarawan terkemuka asal Inggris yang hidup pada abad ke-19 itu pernah melontarkan sindiran yang sangat tajam. Dia berkata bahwa ada tiga jenis kebohongan di dunia ini yang sering menipu manusia.
Pertama adalah ngibul biasa.
Kedua adalah kebohongan yang direncanakan.
Kebohongan ketiga, yang paling parah dan berbahaya menurut dia justru adalah data yang seolah-olah valid yang disajikan sebuah statistika.

Baca Amuk Massa akibat Krisis Multidimensi dan Lapar, Semoga Tidak Terjadi (Lagi)

Sindiran lama tersebut kini sudah berusia lebih dari dua abad lamanya. Walau begitu, jika kita perhatikan realita saat ini, maknanya justru terasa semakin aktual dan nyata di sekitar kita. Hari ini kenyataan pahit itu kembali terbukti di depan mata masyarakat luas. 

Angka resmi pemerintah yang kaku ternyata masih sangat sering menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Informasi di lapangan dimanipulasi sedemikian rupa demi pencitraan. Grafik dan diagram diputarbalikkan demi agenda politik golongan tertentu.

Untungnya zaman sudah banyak berubah. Masyarakat modern tidak bisa lagi dianggap remeh atau ditipu dengan mudah oleh siapa pun. Tingkat literasi publik sekarang sudah jauh meningkat pesat jika dibandingkan dengan era kolonial dulu. 

Masyarakat umum sekarang sudah punya banyak cara untuk mengakses data pembanding secara mandiri. Mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber lapangan yang validitasnya tidak kalah akurat dari laporan resmi milik Badan Pusat Statistik. Ketika angka di atas kertas yang disodorkan pemerintah berjarak terlalu jauh dengan realita konkret di lapangan, rakyat pasti akan langsung bersuara dan melakukan perlawanan.

Skandal data kependudukan di bumi Khatulistiwa

Bohong statistik yang sangat nyata in illo tempore (sekali peristiwa) terjadi di daerah Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Peristiwa blunder tersebut langsung memicu gelombang kemarahan yang sangat besar dari warga lokal. Masalah ini bukan urusan sepele karena dampaknya langsung menyentuh hal paling mendasar dalam kehidupan sosial bernegara. Protes keras yang bernada garang dan penuh tuntutan keadilan pun langsung pecah di mana-mana sesaat setelah data itu tersebar luas.

Baca Dayak dalam Pusaran Pemikiran Filsafat Politik

Semua kekacauan ini bermula dari kecerobohan instansi pemerintah daerah setempat. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak merilis sebuah selebaran data kependudukan resmi kepada publik pada tanggal 9 September 2019. Tanpa butuh waktu lama, lembaran tabel angka tersebut langsung menjadi viral di berbagai platform media sosial dunia maya. 

Netizen lokal gempar karena melihat ada yang janggal, lalu warga setempat pun ikut terkejut setelah membacanya dengan teliti.

Ada sebuah keanehan yang sangat fatal di dalam rilis resmi pemerintah tersebut. Nama Suku Dayak sama sekali tidak dicantumkan sebagai salah satu kelompok masyarakat yang mendiami kota. Nama mereka mendadak hilang tanpa jejak. Padahal semua orang tahu bahwa mereka adalah penduduk asli yang sudah menetap di sana sejak zaman nenek moyang mereka pertama kali membuka hutan. Menghapus nama Dayak dari peta kependudukan kota adalah sebuah kelalaian yang tidak termaafkan karena tindakan ceroboh itu sama saja dengan menghapus identitas sejarah sebuah bangsa.

Angka manipulatif yang menghilangkan identitas

Pihak Dinas Kominfo Pontianak sebenarnya memajang data tersebut dengan format yang sangat rinci dan penuh percaya diri. Persentase jumlah penduduk dihitung secara matematis lalu dibagi-bagi berdasarkan latar belakang suku mereka masing-masing.

Tabel resmi tersebut memuat rincian angka seperti berikut:

1. Suku Melayu: 51,24%
2. Suku Tionghoa: 26,05%
3. Suku Bugis: 15,2%
4. Suku Jawa: 11,67%
5. Suku Madura: 7,85%
6. Suku Lainnya: 10,57%

Jika melihat daftar di atas, pertanyaan besar yang langsung muncul adalah ke mana perginya ribuan warga dari Suku Dayak? Setelah diteliti lebih dalam, mereka ternyata dilebur begitu saja ke dalam kelompok penampung yang diberi nama suku lainnya. Jumlah populasi mereka yang begitu besar di Kalimantan Barat dianggap tidak penting oleh pembuat kebijakan. Nama besar mereka ditiadakan dalam sebuah istilah anonim yang dingin.

Baca 12 Taktik Konkret Rust en Orde Hindia Belanda

Rakyat Kalimantan Barat jelas langsung meradang melihat ketidakadilan visual ini. Kebijakan ini dianggap sebagai sebuah bentuk penghinaan terbuka terhadap sejarah panjang peradaban pulau Kalimantan. 

Suku Dayak adalah pilar utama yang menjaga tanah Borneo sejak dulu kala. Memasukkan nama mereka ke dalam kategori serabutan seperti itu adalah sebuah bentuk pelecehan budaya yang nyata. Laporan statistik dalam kasus ini telah gagal menangkap realita kemanusiaan dan malah berubah menjadi alat diskriminasi administrasi.

Dalih khilaf di ruang publik

Kebohongan publik yang dibungkus rapi seperti ini akhirnya berhasil dibongkar karena kebenaran sejati tidak akan pernah bisa ditutupi selamanya. Pihak Dinas Kominfo Kota Pontianak langsung panik ketika gelombang protes mulai membesar di luar kendali mereka. Mereka buru-buru mengeluarkan surat klarifikasi resmi untuk meredam situasi. Sayangnya kedok ketidakprofesionalan mereka justru semakin terbuka lebar setelah klarifikasi itu dibaca publik.

Setelah diusut secara mendalam, data yang mereka bagikan pada tahun 2019 itu ternyata merupakan data usang dari tahun 2012. Laporan kependudukan lama yang sudah kedaluwarsa itu tidak pernah diperbarui sama sekali oleh petugas selama tujuh tahun berturut-turut. 

Ironisnya, arsip usang yang penuh kesalahan itu malah dicetak ulang dan disebarkan kembali sebagai data baru. Aparat pemerintah daerah bekerja dengan sangat ceroboh tanpa memedulikan akurasi dokumen negara.

Baca Dayak di Titik Hijau Pulau Kalimantan

Ketika disudutkan oleh banyak pihak, para pejabat pemerintah itu langsung mengeluarkan pembelaan yang sangat menggelikan. Mereka berdalih bahwa mereka hanya LUPA memperbarui dokumen tersebut. Alasan malas seperti ini tentu saja sangat tidak profesional untuk diucapkan oleh sebuah lembaga negara yang digaji menggunakan uang pajak rakyat.

Alasan menggelikan tersebut diungkapkan secara langsung dalam sebuah forum resmi yang digelar pada tanggal 28 September 2019. Wali Kota Pontianak bernama Edi Rusdi Kamtono terpaksa turun tangan dan duduk bersama perwakilan pengurus Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat.

Suasana di dalam ruang pertemuan malam itu berlangsung sangat tegang dan penuh tekanan. Ruangan aula dipenuhi oleh perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang ingin mengawal kasus ini sampai tuntas. Pertemuan darurat tersebut dijaga ketat oleh aparat keamanan dari kepolisian dan TNI. Tokoh adat dari berbagai etnis, pemuka agama, serta para aktivis pemuda Pontianak berdiri bersama menuntut pertanggungjawaban nyata dari sang wali kota.

Masyarakat adat tentu saja menolak mentah-mentah alasan lupa yang diajukan oleh pemerintah. Kesalahan fatal dalam mengelola data kependudukan ini memiliki dampak sosial yang sangat luas di masyarakat. Warga Suku Dayak merasa dirugikan secara moral dan sosial karena keberadaan mereka tidak dianggap oleh negara. Oleh karena itu, Dewan Adat mengambil langkah hukum yang sangat tegas. Mereka menuntut agar para oknum pejabat yang teledor segera diseret ke meja pengadilan adat. Hukum negara dinilai tidak cukup untuk menyembuhkan luka martabat yang sudah terlanjur robek.

Melawan manipulasi Statistik

Tragedi pengaburan data di Kota Pontianak ini harus kita jadikan sebagai alarm peringatan yang sangat keras bagi kita semua. Statistik sering kali diubah menjadi senjata visual untuk menipu orang-orang yang malas berpikir kritis. 

Fakta empiris di lapangan bisa diganti dengan deretan angka palsu hanya dalam hitungan detik. Angka-angka itu bisa dipesan sesuai dengan selera para pembuat kebijakan di kantor pemerintahan yang nyaman. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menyembunyikan kegagalan pembangunan dan ketimpangan sosial yang terjadi di dunia nyata.

Baca Agnotologi di Borneo: Penjajahan yang Terjadi di Dalam Pikiran

Kita sebagai masyarakat umum harus selalu memasang sikap waspada dan kritis setiap hari. Jangan pernah menelan mentah-mentah setiap infografis atau diagram cantik yang dibagikan oleh humas pemerintah. Kita semua wajib melatih diri agar bisa membaca data dengan cara yang benar. Sebuah buku klasik tentang cara membongkar kebohongan statistik sangat disarankan untuk dibaca kembali oleh generasi muda. Buku penting yang ditulis oleh Darrell Huff itu pertama kali terbit pada tahun 1954, tetapi semua isinya masih sangat relevan dengan trik manipulasi data yang dipakai sekarang.

Mari kita buka mata lebar-lebar mulai dari sekarang. Perhatikan baik-baik bagaimana sebuah survei politik dirancang dari balik layar. Pelajari bagaimana contoh masyarakat dipilih agar hasilnya menguntungkan pihak pemesan. 

Pahami juga trik kotor bagaimana sebuah grafik batang sengaja dipotong skalanya agar terlihat mengalami kenaikan yang drastis. Fakta sosial di sekitar kita sering kali diputarbalikkan demi melayani kepentingan para penguasa atau pemilik modal besar yang ingin mempertahankan status quo mereka.

Baca Dekolonisasi Narasi Identitas: Warisan Kolonial dan Rekonstruksi Identitas Dayak di Borneo

Sempatkan waktu Anda untuk membaca buku panduan itu dengan teliti. Selesaikan bacaan tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tanpa perlu menunda waktu lagi. 

Cerdaskan diri kita masing-masing agar memiliki kemampuan literasi data yang mumpuni. Jangan pernah membiarkan diri kita menjadi korban berikutnya dari permainan angka yang dilakukan oleh para penipu berkedok ahli statistik.

Rangkaya Bada
Jakarta, pagi 23 Oktober 2026.